TOPIK

UU Ormas

Fraksi PKB Hendaki Pembubaran Ormas Harus Melalui Proses Pengadilan
Selasa, 21 November 2017 21:46 WIB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Perppu Ormas untuk dijadikan Undang Undang.
Imparsial: Pembubaran Ormas Melalui Pemerintah Sama Saja Mengembalikan ke Orde Baru
Senin, 20 November 2017 20:34 WIB
Menurutnya, pembubaran ormas hanya melalui pemerintah tak ubahnya mengembalikan kondisi seperti era orde baru (Orba).
Harapan Politisi PPP Arsul Sani Jika UU Ormas Direvisi
Senin, 20 November 2017 18:49 WIB
Dia berharap pemerintah tidak melakukan langkah represif dengan semena-mena dalam membubarkan Ormas.
Imparsial: Bukan Kekuasaan yang Membubarkan Ormas, Tapi Pengadilan
Senin, 20 November 2017 17:58 WIB
‎Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mempertanyakan diterbitkannya UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
PPP Khawatir Seruan Boikot Partai Pendukung UU Ormas Bisa Menjurus Konflik Horizontal
Selasa, 7 November 2017 23:02 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara mengenai seruan boikot partai pendukung Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU.
PPP Usul Pembentukan Panel Nilai Ormas Anti Pancasila
Minggu, 5 November 2017 22:33 WIB
"Ketiga poin itu yang akan kami ajukan dalam revisi UU Ormas, akan diajukan setelah masa reses pada masa sidang ini," ujar Romi.
Wasekjen Baru Demokrat Beberkan Isi Pertemuan SBY-Jokowi soal UU Ormas
Kamis, 2 November 2017 12:23 WIB
Tidak jauh dari SBY berdiri memberikan penjelasan persnya, tampak sosok baru di jajaran pejabat utama partai berlogo bintang mercy ini.
Try Sutrisno: Kalau Anti-Pancasila Jangan Hidup di Sini
Selasa, 31 Oktober 2017 14:33 WIB
Kepada wartawan di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, purnawirawan TNI itu menyarankan siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, untuk cari te
Sekjen Demokrat Sambangi Kemendagri Sampaikan Naskah Akademik Revisi UU Ormas
Selasa, 31 Oktober 2017 12:07 WIB
‎Para pengurus DPP Partai Demokrat pada Selasa (31/10/2017) menyambangi gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
PPP Bakal Ajukan Revisi UU Ormas
Senin, 30 Oktober 2017 18:44 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal mengajukan inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Undang Sejumlah Pimred ke Istana, Jokowi Bahas UU Ormas
Senin, 30 Oktober 2017 18:26 WIB
Siang ini, Senin (30/10/2017), Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pimred) ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Begini Usul Revisi UU Ormas Versi Partai Demokrat
Senin, 30 Oktober 2017 16:49 WIB
Pasal 64 sampai pasal 80 mengatur teknis mengenai mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas.
UU Ormas Disahkan, Fahri Hamzah Prediksi Akan Banyak Ormas Dibubarkan
Senin, 30 Oktober 2017 14:33 WIB
Sebab, dengan Undang-Undang Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa adanya proses pengadilan.
Wasekjen Hanura: Pak SBY Jangan Buru-buru Revisi UU Ormas
Senin, 30 Oktober 2017 14:25 WIB
Wakil Sekjen Hanura Tridianto menilai UU Ormas yang baru disetujui DPR dapat dilaksanakan.
Kata SBY, Demokrat Akan Serahkan Revisi UU Ormas ke Pemerintah dan DPR Besok
Senin, 30 Oktober 2017 12:50 WIB
Setelah finalisasi, Partai Demokrat akan segera mengajukan Revisi Undang undang tersebut.
Kata Mendagri, Pemerintah Setuju UU Ormas Direvisi Terbatas
Senin, 30 Oktober 2017 12:07 WIB
Pemerintah ‎siap merevisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang beberapa waktu lalu baru disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.
SBY Dijadwalkan Pimpin Rapat Demokrat Bahas Revisi UU Ormas
Senin, 30 Oktober 2017 10:18 WIB
Partai Demokrat akan menggelar rapat terkait revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin (30/10/2017) siang.
SBY Pasang ''Ranjau Politik'' untuk Jokowi Lewat Revisi UU Ormas?
Senin, 30 Oktober 2017 08:46 WIB
"Bisa saja menjadikan itu sebagai sebuah ingkar janji yang dikualifikasi sebagai "perbuatan tercela" yang menurut pasal 7A UUD 1945..."
HTI Siapkan Gugatan Ulang ke MK Terkait UU Ormas
Minggu, 29 Oktober 2017 14:14 WIB
Sebelumnya HTI menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengekspresikan keberatan lembaga mereka terhadap UU ormas.
Ketum PPP Sebut UU Ormas Langkah Tepat Selamatkan Indonesia
Sabtu, 28 Oktober 2017 16:00 WIB
Romi menjelaskan ciri dan sikap paham radikal antara lain intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.
Pertemuan Jokowi Dengan SBY Sempat Bahas Soal Undang-Undang Ormas
Jumat, 27 Oktober 2017 19:15 WIB
“Saya konfirmasi ada beberapa topik. Ini pertemuan silaturahmi masalah kebangsaan kekinian,”
Kader Demokrat di-Bully karena Setujui Perppu Ormas, Ini Komentar SBY
Kamis, 26 Oktober 2017 20:51 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memantau situasi politik setelah DPR sahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang.
Jika UU Ormas Tak Direvisi, SBY: Partai Demokrat Keluarkan Petisi Politik
Kamis, 26 Oktober 2017 20:35 WIB
Perppu Ormas sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Mendagri: Jangan Tuduh Pemerintah Gunakan Pancasila untuk Memukul Ormas
Kamis, 26 Oktober 2017 10:40 WIB
"Jangan tuduh pemerintah menggunakan Pancasila untuk memukul Ormas. Jangan tuduh Pak Jokowi melawan UUD 1945," kata Tjahjo di Universitas Pertahanan
SBY Ungkap Alasan Demokrat Setujui Perppu Ormas Menjadi Undang-undang
Kamis, 26 Oktober 2017 06:35 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap alasan Demorkrat menyetujui Perppu Ormas dengan catatan melakukan revisi.
PAN: UU Ormas Masih Bisa Digugat ke MK
Rabu, 25 Oktober 2017 09:15 WIB
Saleh menuturkan, perjuangan selanjutnya kini diserahkan kepada masyarakat, khususnya akademisi dan praktisi hukum tata negara.
Mendagri Tegaskan UU Ormas untuk Menangkal Paham Komunis
Rabu, 25 Oktober 2017 08:51 WIB
Menurutnya, hal tersebut adalah langkah nyata pemerintah menangkal masuknya paham atheisme, marxisme hingga komunis yang bisa berkembang di Indonesia.
Yusril Berang Mendagri Putar Video Kegiatan HTI Saat Sidang Uji Materi Perppu Ormas
Rabu, 30 Agustus 2017 16:53 WIB
"Saya menyampaikan komplain atas ditayangkannnya video kegiatan HTI di Senayan. Kegiatan itu berlangsung pada tahun 2013,"
DPR Janji Segera Rampungkan Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Rabu, 23 Agustus 2017 17:15 WIB
Dalam menyikapi Perppu tersebut, DPR hanya mengambil keputusan diterima atau ditolak tanpa adanya catatan.
Aliansi Ormas Islam Se-Jabodetabek Teken Petisi Tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Selasa, 22 Agustus 2017 16:57 WIB
Sekitar seratus ulama, kiai, dan habib serta pengasuh pondok pesantren se-jabodetabek berkumpul di Hotel Harris, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

1 2 ⟩

Berita Terkini

UKT Unpad Dipastikan Tidak Naik hingga 2029, Buka Berbagai Jalur Seleksi Mandiri SMUP

3 menit lalu
PDB Tumbuh di Atas 5 Persen Tapi Daya Beli Melemah: Sinyal Ekonomi yang Tak Boleh Diabaikan

6 menit lalu
Penyelidikan Kriminal terhadap Ketua The Fed, Jerome Powell Picu Isu Campur Tangan Politik

10 menit lalu
Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 12 Januari 2026, Naik Drastis di Level Rp2.631.000 per Gram

10 menit lalu
Pengamat: Rizki Juniansyah akan 'Kena Mental' usai Naik Pangkat Jadi Kapten, Belum Punya Jam Terbang

10 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

UU Ormas

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Perppu Ormas untuk dijadikan Undang Undang.

Menurutnya, pembubaran ormas hanya melalui pemerintah tak ubahnya mengembalikan kondisi seperti era orde baru (Orba).

Dia berharap pemerintah tidak melakukan langkah represif dengan semena-mena dalam membubarkan Ormas.

‎Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mempertanyakan diterbitkannya UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara mengenai seruan boikot partai pendukung Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU.

"Ketiga poin itu yang akan kami ajukan dalam revisi UU Ormas, akan diajukan setelah masa reses pada masa sidang ini," ujar Romi.

Tidak jauh dari SBY berdiri memberikan penjelasan persnya, tampak sosok baru di jajaran pejabat utama partai berlogo bintang mercy ini.

Kepada wartawan di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, purnawirawan TNI itu menyarankan siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, untuk cari te

‎Para pengurus DPP Partai Demokrat pada Selasa (31/10/2017) menyambangi gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal mengajukan inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Siang ini, Senin (30/10/2017), Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pemimpin redaksi (pimred) ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pasal 64 sampai pasal 80 mengatur teknis mengenai mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas.

Sebab, dengan Undang-Undang Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa adanya proses pengadilan.

Wakil Sekjen Hanura Tridianto menilai UU Ormas yang baru disetujui DPR dapat dilaksanakan.

Setelah finalisasi, Partai Demokrat akan segera mengajukan Revisi Undang undang tersebut.

Pemerintah ‎siap merevisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang beberapa waktu lalu baru disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.

Partai Demokrat akan menggelar rapat terkait revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin (30/10/2017) siang.

"Bisa saja menjadikan itu sebagai sebuah ingkar janji yang dikualifikasi sebagai "perbuatan tercela" yang menurut pasal 7A UUD 1945..."

Sebelumnya HTI menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengekspresikan keberatan lembaga mereka terhadap UU ormas.

Romi menjelaskan ciri dan sikap paham radikal antara lain intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.

“Saya konfirmasi ada beberapa topik. Ini pertemuan silaturahmi masalah kebangsaan kekinian,”

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memantau situasi politik setelah DPR sahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang.

Perppu Ormas sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR, untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Jangan tuduh pemerintah menggunakan Pancasila untuk memukul Ormas. Jangan tuduh Pak Jokowi melawan UUD 1945," kata Tjahjo di Universitas Pertahanan

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap alasan Demorkrat menyetujui Perppu Ormas dengan catatan melakukan revisi.

Saleh menuturkan, perjuangan selanjutnya kini diserahkan kepada masyarakat, khususnya akademisi dan praktisi hukum tata negara.

Menurutnya, hal tersebut adalah langkah nyata pemerintah menangkal masuknya paham atheisme, marxisme hingga komunis yang bisa berkembang di Indonesia.

"Saya menyampaikan komplain atas ditayangkannnya video kegiatan HTI di Senayan. Kegiatan itu berlangsung pada tahun 2013,"

Dalam menyikapi Perppu tersebut, DPR hanya mengambil keputusan diterima atau ditolak tanpa adanya catatan.

Sekitar seratus ulama, kiai, dan habib serta pengasuh pondok pesantren se-jabodetabek berkumpul di Hotel Harris, Jakarta, Selasa (22/8/2017).