Penolakan Kenaikan BBM Rasional !

Pasal tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden bisa diturunkan secara paksa jika memaksakan kebijakannya, yakni menaikkan BBM, tanpa ada persetujuan DPR dan rakyat. Karenanya, DPR memegang peranan penting sebagai tameng rakyat.

2. Perspektif Politik             

Jika melihat kenaikan harga BBM ini melalui perspektif politik, maka akan terasa nuansa pencarian popularitas (pencitraan) Pemerintah yang sangat kental. Pembagian BLSM (Bantuan Langsung Sementara) yang serupa dengan BLT (Bantuan Lansgung Tunai) yang pernah diberikan beberapa tahun yang lalu atas kenaikan BBM— menjadi bentuk pencarian popularitas Pemerintah kepada rakyatnya. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dari  PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa kompensasi kenaikan harga BBM dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa ditolak DPR karena dinilai tidak fair secara politik.
Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada DKI Jakarta, aksi bagi-bagi uang ini nampaknya memang akan menjadi cara yang ampuh untuk mencitrakan wajah Pemerintah yang baik dan mencintai rakyatnya.

Padahal dibalik itu semua sesungguhnya rakyat sedang dibodohi oleh pemerintahnya sendiri.

3. Perspektif Ekonomi             

Dari sudut pandang ekonomi, kenaikan BBM ini juga tidak tepat. Jika kita melihat perkembangan APBN sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, maka akan terlihat bahwa Pemerintah mengarahkan pos subsidi APBN berkurang hingga mencapai lebih dari 3% dari 17,96% pada tahun 2011 menjadi hanya 14,72% pada tahun 2012.

Penurunan jumlah subsidi terhadap BBM, termasuk energi, menyumbang penurunan nilai subsidi sebesar 94,28%  pada APBN.  Ironisnya, hal ini berkebalikan dengan kenaikan anggaran belanja pegawai yang hampir mencapai 3% dari sebelumnya 13,85% pada tahun 2011 naik menjadi 15,21% pada tahun 2012.                 
Pertanyaannya, apakah menaikkan belanja pegawai ini memberikan efek positif dan peningkatan kinerja yang signifikan terhadap birokrasi Indonesia? Jawabannya tidak! jika kondisi pegawai negeri sipil kita masih seperti sekarang dimana hanya terdapat 5% PNS yang berkompeten dengan kinerja yang rendah dan masih menjadi sarang korupsi seperti sekarang ini. Dari 4,7 juta PNS di Indonesia, hanya sekiat 5% yang kompeten di bidangnya dan itupun merupakan PNS ang telah mengikuti pelatihan.                 

Selain dari perspektif anggaran, dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari sektor industri. Ada industri yang langsung dan tidak langsung terpengaruh dengan kenaikan minyak dunia. Apalagi biaya energi di manufaktur bisa mencapai 5-10%, sementara sektor industri mencapai 35-50%. Maka kenaikan TDL akan mendorong semakin tingginya biaya produksi.             

Dari perspektif yang lebih kecil, kenaikan harga BBM ini membuat kenaikan harga bahan-bahan pokok. Bahkan, ketika kebijakan kenaikan ini baru sebatas rencana, pasar sangat cepat meresponnya dengan menaikkan bebagai bahan kebutuhan, seperti beras yang mengalami kenaikan mencapai 70% yang sebelumnya Rp 6000/ltr menjadi Rp 10.000/Ltr, Cabai yang mengalami kenaikan mencapai 100% dari Rp 20.000/kg menjadi Rp 40.000/Kg, dan masih banyak kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan ini selain dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penjual yang mengalami penurunan penjualan. Kenaikan biaya transportasi angkutan perkotaan dan bus juga tidak bisa dihidari. Asosiasi pengusaha angkotan perkotaan (Angkot) dan akan berencana menaikkan tarif.

Bahkan mereka mengancam jika Pemerintah Daerah tidak melakukan hitung-hitungan tarif angkot yang baru, supir secara sepihak akan menaikkan tanpa meminta persetujuan Pemerintah Daerah. Kenaikan harga BBM dari Perspektif ekonomi seakan menyisakan sebuah teror dan menjadi monster bagi masyarakat dengan berbagai kenaikan harga yang mencekik.    

4. Perspektif Sosial             

Kenaikan harga BBM juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Keresahan atas kenaikan hampir seluruh barang-barang pemenuhan kehidupan menciptakan instabilitas sosial pada masyarakat itu sendiri. Kenaikan angka orang miskin di Indonesia akibat kenaikan harga BBM ini  bisa jadi akan meningkat, mengingat jumlah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok pasca kenaikan harga-harga ini akan menurun. Selain itu, BLT yang menurut pemerintah merupakan substitusi dari kenaikan BBM ini malah akan menjadi alat pembodohan terbesar dan terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah.

Tanpa kejelasan alokasi pemakaian, Pemerintah secara tidak langsung sedang menyuapi rakyat Indonesia yang jika dibandingkan dengan Negara-negara lain, masih memiliki motivasi dan etos kerja yang rendah. Ketua Umum PBNU KH Sa’id Aqil Siradj juga beranggapan bahwa Bantuan Langsung Tunai tidak mendidik, Kiai Said mengusulkan agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

5. Pertahanan dan Kemanan             

Keresahan dan instabilitas sosial yang terjadi di masyarakat atas kenaikan BBM sangat berpotensi menciptakan gejolak yang lebih besar. Kemarahan rakyat atas kesejahteraan yang tak kunjung didapat akan mengarahkan rakyat pada aksi-aksi anarki yang memancing lahirnya kondisi chaos. Tentunya tragedi 1998 tidak ingin terulang lagi, namun potensi untuk terulang akan semakin besar karena pemerintah tak kunjung mampu menyejahterakan rakyat. Akhirnya, gerakan rakyat besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 1998 akan terjadi akibat mosi tidak percaya rakyat kepada Pemerintah yang memimpin.