Penolakan Kenaikan BBM Rasional !

6. Perspektif Administrasi dan Kebijakan Publik        

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini juga menggambarkan betapa Pemerintah tidak mampu mengelola negaranya berdasarkan pada asas penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan Perspektif Administrasi dan Kebijakan Publik. Keputusan sepihak atas kenaikan BBM ini dianggap menyalahi prosedur pengambilan kebijakan, khususnya pada Negara Demokrasi. Dalam teori Administrasi dan Kebijakan Publik ada istilah yang bernama Public Choice Theory telah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan harus sesuai dengan pilihan publik. Artinya, Pemerintah harus melibatkan para pemangku kepentingan, dalam hal ini rakyat, swasta, dan DPR sebagai badan legislator. Ketika kebijakan yang dibuat tidak berdasar pada pilihan publik, maka sesungguhnya pemerintah secara sadar telah mencacati Demokrasi Pancasila sebagai ideologi politik.  
Kesalahan pemerintah dalam mengelola Negara juga disampaikan Rizal Ramli yang Mantan Menteri Keuangan pada era Presiden Gusdur. Rizal Ramli menjelaskan bahwa penyebab kenaikan harga BBM salah satunya disebabkan masih banyak berkeliarannya Mafia impor minyak. Menurutnya harga BBM tidak perlu dinaikkan kalau mafia impor minyak diberantas. Kenaikan Harga Bukan Opsi Tunggal.

Kebijakan kenaikan BBM ini sangat tidak layak untuk tetap dilakukan dengan kondisi serba tidak siap seperti sekarang ini. Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Dewi Aryani, seperti yang ditulisnya pada harian SINDO 19/1/2011, mengatakan bahwa penolakan kenaikan BBM ini bukan tanpa pilihan kebijakan lainnya. Pemerintah dapat memilih opsi kebijakan lain, diantaranya dengan memaksimalkan pos-pos penerimaan Negara yang masih bocor akibat praktek bad governance yang masih terjadi dan melakukan penghematan belanja Negara atas pos-pos yang tidak strategis seperti belanja pegawai yang berlebihan.

Akhirnya, sebuah kesimpulan atas tulisan diatas adalah bahwa rencana kenaikan BBM ini harus ditolak karena ini merupakan akal-akalan Pemerintah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dengan menaikkan belanja birokrasi tanpa memikirkan rakyat. Jika kebijakan ini tidak ditolak, maka dampak multi sektoral yang telah disampaikan sebelumnya akan terjadi dan menciptakan situasi Negara yang lebih buruk dari saat ini. Jangan sampai akhirnya kita membiarkan kebijakan yang menjadi kedok pemerintah untuk menaikkan belanja birokrasi dan mencari popularitas ini disahkan dan menyengsarakan rakyat.  Kesejahteraan rakyat mustahil tercapai jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM.