SIPOL Bisa Jadi Stimulus Penguatan Kelembagaan Parpol

Dan tentu saja publik akan menunggu hasil investigasi apa yang bisa didapat Bawaslu pada tahapan ini.
Pertanyaan besar publik ke depan adalah apakah Bawaslu memiliki daya jelajah hingga tataran itu?

Jika dibandingkan dengan 2012, melihat proses pendaftaran selama ini, dapat dikatakan SIPOL 2017
lebih siap.

Ini bisa dilihat dari program KPU memfasilitasi pertemuan antara IT KPU dan IT operator parpol. Tujuannya agar terjadi pemahaman yang sama saat proses input data.

Peneliti Senior SPD Daniel Zuchron mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di pendaftaran dan verifikasi pada tahun 2012 dapat diprediksi dengan baik pada periode ini.

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, parpol wajib mengisi data dalam Sipol.

Data-data itu berupa SK Kemkumham, kepengurusan tingkat pusat, provinsi (100%), kabupaten/kota (75%), dan kecamatan (50%), dokumen kepemilikan kantor tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, keterwakilan perempuan 30% kepengurusan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, lambang partai, rekening partai, dan keanggotaan 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

Data keanggotaan, harus harus dimasukkan by name dan disertai dengan salinan kartu tanda anggota
atau KTA dan KTP-elektronik atau surat keterangan pengganti suket.

Sementara, kantor parpol harus disertai dengan surat pernyataan dari pimpinan parpol setempat bahwa kantor tersebut digunakan oleh partai yang bersangkutan sampai tahapan pemilu selesai dan surat keterangan dari
camat, kades, atau lurah bahwa kantor itu digunakan oleh partai tersebut.

SIPOL Sebagai Cek Fisik Parpol

Dari data media content analysis SPD diketahui bahwa hampir semua parpol yang ada di DPR,
menerima SIPOL sebagai sebuah terobosan untuk memodernisasi melalui sentuhan teknologi
informasi.
Mereka menilai, SIPOL sebagai instrumen yang bertujuan untuk membentuk parpol
memiliki kelembagaan partai yang kuat.

Dengan mewajibkan dan memunyai sistem administrasi efektif dan tertib.

Memiliki big data, database keanggotaan serta manifest kuat dan tidak abal-abal.

Parpol menjadi lebih mudah mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi.

Karena harus memasukan rekap KTA, pengurus, dan syarat-syarat lain dengan rigid.

Serta mencantumkan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data
anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai,
serta nomor rekening dan data lainnya. Tidak harus mendaftarkan dengan ratusan boks-boks
container.