Tribunners / Citizen Journalism

Kejar Setoran Pemilu

Bak sopir bajaj, mereka kejar setoran untuk Pemilu 2019, sehingga rambu-rambu pun dilanggar.

Kejar Setoran Pemilu
Ist for ribunnews.com
Sumaryoto Padmodiningrat. 

Data Kementerian Dalam Negeri, jumlah kepala daerah yang bermasalah secara hukum sedikitnya 343 orang. KPK sendiri telah menangkap lebih dari 100 kepala daerah.

Data Kemdagri pula, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar untuk memenangkan pilkada. Untuk calon gubernur jauh lebih besar lagi, bisa lima atau 10 kali lipat, bahkan bisa sekian kali lipat sesuai jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.  

Pramono Anung Wibowo, mantan Wakil Ketua DPR RI yang kini Menteri/Sekretaris Kabinet, dalam disertasinya pada program doktoral di Universitas Padjadjaran, Bandung, yang kemudian dibukukan berjudul, “Basa Basi Dana Kampanye” mencatat biaya kampanye calon anggota legislatif (caleg) bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga Rp 20 miliar.

Pada Pemilu 2009, ada caleg yang mengeluarkan biaya kampanye hingga Rp 20 miliar.

Biaya kampanye caleg bervariasi tergantung popularitas dan profesinya serta kemampuannya meyakinkan masyarakat. Untuk artis dan selebritis sekitar Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar.

Untuk aktivis parpol sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,2 miliar, purnawiranan TNI sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar, dan pengusaha sekitar Rp 1,8 miliar hingga Rp 6 miliar. Bahkan ada pengusaha yang mengeluarkan biaya kampanye hingga Rp 20 miliar.

Fenomena politik pasca-reformasi sering melibatkan pemilik modal, baik di eksekutif maupun legislatif. Peran pengusaha dalam politik kian intens dan bahkan mendominasi kursi DPR RI pada periode 2009-2014, yakni sekitar 78%.

Periode 2014-2019, jumlah anggota DPR RI berlatar pengusaha tak jauh berbeda. Banyak pula pengusaha terpilih menjadi kepala daerah.

Besarnya biaya politik menjadikan para politisi, baik di eksekutif maupun legislatif, kejar setoran dengan menempuh jalan pintas bahkan menabrak rambu-rambu, yakni korupsi.

Begitu terpilih, yang muncul pertama di benak mereka adalah bagaimana bisa balik modal, dan kalau sudah balik modal, mereka berpikir lagi bagaimana mencari modal untuk pencalonan berikutnya. Segala cara pun dihalalkan, termasuk korupsi.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved