Tribunners / Citizen Journalism

Pilpres 2019

Jokowi, Prabowo dan Kuda Tunggangan

Jokowi menaiki kuda putih bernama Salero, Prabowo menaiki kuda cokelat bernama Principe.

Jokowi, Prabowo dan Kuda Tunggangan
TRIBUNNEWS.COM
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Jokowi juga menegaskan dirinya bukan antek-antek asing dan Aseng.

Prabowo pun berkali-kali menegaskan dirinya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Nasrani, sehingga tidak mungkin akan mendirikan negara khilafah.

Namun, dalam empat hal ini keduanya mencapai titik temu, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masing-masing capres mengklaim sebagai yang paling Pancasilais.

Mengapa komunisme lebih mudah 'menunggangi' Jokowi daripada Prabowo? Partai politik pengusung utama Jokowi, baik di Pilkada DKI Jakarta 2012, Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 adalah PDI Perjuangan, dan di organ tubuh PDIP banyak bercokol mereka yang diasumsikan sebagai keturunan kader PKI, seperti Ribka Tjiptaning Ploretariati yang menulis buku, “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.

Di pihak lain, ayah dari Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikusumo adalah musuh politik Bung Karno identik dengan PDIP, di mana Soemitro pernah melakukan 'pemberontakan' terhadap Presiden Soekarno bersama PRRI/Permesta.

Begitu Bung Karno tumbang pada 1966, Soeharto yang menggantikannya kemudian memanggil pulang Soemitro dari pelariannya di luar negeri dan kemudian diangkat menjadi arsitek ekonomi rezim Orde Baru.

Selain itu, Prabowo berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan jabatan terakhir Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), dan TNI identik sebagai musuh PKI, karena TNI-lah organ utama yang menumpas pemberontakan PKI.

Mengapa HTI lebih mudah menunggangi Prabowo daripada Jokowi? Padahal, Prabowo selalu mengklaim Pancasilais dan patriotis, sesuatu yang bertentangan dengan paham khilafah.

Pertama, untuk menunggangi Jokowi, jelas HTI akan lebih kesulitan, karena Jokowi-lah Presiden yang membubarkan HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan juga Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Kedua, terjadi simbiose mutualisme antara Prabowo dan HTI. Prabowo butuh suara HTI dalam kontestasi pilpres, sementara HTI butuh topangan Prabowo karena bila Prabowo menang maka HTI bisa dihidupkan kembali.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved