Tribunners / Citizen Journalism

Pilpres 2019

Kenapa Prabowo Langsung Bubarkan Koalisi?

Pasca putusan MK, Prabowo langsung membubarkan koalisi. Terkesan mendadak. Publik kaget, kenapa secepat itu.

Kenapa Prabowo Langsung Bubarkan Koalisi?
Youtube CNN Indonesia
Koalisi Adil Makmur dan BPN Prabowo Sandi dibubarkan 

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

TRIBUNNERS - Pasca putusan MK, Prabowo langsung membubarkan koalisi. Terkesan mendadak. Publik kaget, kenapa secepat itu.

Langkah Prabowo ini secara moral menunjukkan sikap pragmatis. Betapa koalisi itu memang sengaja dibuat hanya untuk kebutuhan jangka pendek yaitu pilpres. Pilpres selesai, bubar.

Ada kesan kuat bahwa koalisi dibentuk sekedar untuk meraih kekuasaan. Kalau berhasil, bagi-bagi kursi. Gak berhasil, koalisi bubar. Padahal, kekuasaan bukan satu-satunya sarana untuk berbuat dan berkontribusi kepada bangsa dan negara.

Membubarkan koalisi bisa menimbulkan dua pemahaman. Pertama, kekuasaan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Gak dapat kekuasaan, ya bubar. Untuk apa berkoalisi?

Baca: Sebuah Taman di Korea Selatan Ikut Kena Imbas Perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

Baca: 3 Kode Rahasia yang Tertera pada Boarding Pass

Baca: Resmi Bebas, Vanessa Angel Tetap Ucapkan Terima Kasih kepada Bibi Ardiansyah Meski Sudah Putus

Baca: Selamatkan Anak yang Tersedak, Karyawan Restoran Melompat dari Jendela

Tentu ini pemahaman yang keliru. Partai masih punya puluhan anggotanya di parlemen. Kerja di parlemen tak kalah besar peluangnya untuk mengekspresikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Tidak hanya kekuasaan dan parlemen yang bisa jadi tempat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dimanapun tempat dan profesi, setiap anak bangsa bisa berbuat untuk bangsa dan negara.

Dan para pahlawan sebelum Indonesia merdeka, mereka tak butuh posisi, jabatan dan kekuasaan untuk mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan.

Kedua, dibubarkannya koalisi karena tak ada kata sepakat. Jalan buntu dan deadlock. Empat partai; Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat tak menemukan satu keputusan: mau jadi oposisi, atau bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Demokrat 100 persen ingin bergabung ke Jokowi. Halalbihalal keluarga SBY dan Megawati nampaknya berhasil mengurai ketegangan dua mantan penguasa itu selama lima belas tahun terakhir.

Halaman
1234
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved