Tribunners / Citizen Journalism

Capim KPK dan Kuda Troya

Para pegiat antikorupsi menolak polisi dan jaksa duduk di kursi pimpinan KPK periode 2019-2023 karena track records (rekam jejak) mereka kurang bersih

Capim KPK dan Kuda Troya
Warta Kota/Henry Lopulalan
Aktivis Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia melakukan aksi teatrikal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019). Dalam aksinya mereka mendesak Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk memasukkan kriteria-kriteria terkait pemberantasan korupsi di sektor Sumber Daya Alam dalam proses seleksi. Warta Kota/Henry Lopulalan 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - Polemik tentang keberadaan polisi dan jaksa di unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pertanyaan mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur.

Hanya apabila sudah teridentifikasi bahwa telur itu adalah telur ayam maka jawabannya adalah ayam yang lebih dulu ada daripada telur. Itulah! 

Para pegiat antikorupsi menolak polisi dan jaksa duduk di kursi pimpinan KPK periode 2019-2023 karena track records (rekam jejak) mereka kurang bersih.

Sebaliknya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK berpendapat selama tak ada undang-undang yang melarang, maka polisi dan jaksa berhak duduk di kursi pimpinan KPK.

Salah satu peserta seleksi capim KPK yang berlatar hakim, Nawawi Pamolango, bahkan berpendapat polisi dan jaksa justru harus ada di unsur pimpinan KPK, karena sesuai Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK, pimpinan KPK adalah penyelidik, penyidik dan penuntut umum. 

Baca: Pansel Godok 40 Capim KPK dengan Tahapan Profil Assessment

Pertanyaannya, status sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum itu harus disandang pimpinan KPK sejak sebelum menjabat atau ketika menjabat?

Di sisi lain, Pasal 45 ayat (1) UU KPK menyatakan, penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Artinya, KPK dapat mengangkat dan memberhentikan penyidik tanpa memerlukan syarat harus berasal dari institusi kepolisian atau kejaksaan.

Penyidik KPK dapat berasal dari institusi atau jabatan profesional apa pun karena sifat kekhususan lembaga anti-rasuah ini.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved