Tribunners / Citizen Journalism

Revisi UU KPK

Karpet Merah Buat Koruptor

Mungkin hanya di Indonesia koruptor diperlakukan istimewa hingga diberi karpet merah.

Karpet Merah Buat Koruptor
Ist/Tribunnews.com
Sumaryoto Padmodiningrat. 

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - Mungkin hanya di Indonesia koruptor diperlakukan istimewa. Eksekutif dan legislatif bahkan menggelar karpet merah buat koruptor.

Lalu bagaimana dengan yudikatif? Mungkin setali tiga uang.

Dengan dalih demi kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM), sambil menafikan common sense yang disuarakan mahasiswa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secepat kilat merevisi Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberi ruang bagi koruptor untuk bergerak leluasa. Betapa tidak?

Dengan revisi UU KPK yang disahkan DPR pada Selasa (17/9/2019) lalu itu KPK menjadi tak berdaya, karena punya Dewan Pengawas, dan bila mau melakukan intersepsi atau penyadapan harus seizin Dewan Pengawas ini, sehingga peluang KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dipersempit.

Baca: LIVE STREAMING Mata Najwa Ujian Reformasi Pukul 20.00 WIB, Najwa Shihab Mention Bambang Soesatyo

Tidak itu saja, Dewan Pengawas KPK juga dipilih Presiden sehingga bisa menjadi alat kepentingan politik Presiden.

KPK juga diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang memberi peluang KPK "main mata" dengan tersangka.

Penyadapan dan penyidikan yang selama ini pengawasannya dilakukan secara tak langsung oleh pengadilan, bisa dibatalkan oleh praperadilan karena dianggap tidak sah, atau divonis bersalah secara sah dan meyakinkan, ternyata dianggap tak cukup oleh pemerintah dan DPR.

Karpet merah bagi koruptor juga disiapkan eksekutif dan legislatif melalui revisi UU Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam RUU Pemasyarakatan yang akan menggantikan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemerintah dan DPR sepakat akan mempermudah pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti korupsi dan terorisme.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved