Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi

Lihatlah pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Arif Toha mengatakan, “sebagai negara maritim, Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90 persen perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia,” 

Di lain sisi, ternyata pemerintah kita menjalin kerja sama dengan mantan kolonial, Belanda, dalam rangka mengembangkan perdagangan dan investasi di sektor maritim. Penulis rasa, FNKSDA mestinya didukung oleh komunitas-komunitas pemuda Nahdliyyin yang lebih banyak, yang bergerak di ranah-ranah berbeda, termasuk ranah maritim ini. 

Intoleransi ekonomi juga terjadi dalam konteks isu pembangunan wilayah-wilayah 3T. Misalnya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) melihat kelalaian pemerintah memperhatikan nasib guru-guru di wilayah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar.

Mengapa guru-guru seperti ini diabaikan? Jawabannya karena cara pandang pemerintah dalam mengelola negara berdasarkan pertimbangan kapitalistik, untung dan rugi. Bagi pemerintah, tidak ada untung besar mengalokasikan anggaran besar untuk membangun daerah-daerah dengan kategori 3T tersebut.

Jamaah Nahdliyyin harus ambil peran dalam mengontrol kebijakan pemerintah di segala sektor. Dan ceramah Kiai Said Aqil yang berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi harus dijadikan simbol peresmian perang melawan intoleransi ekonomi di segala bidang dan lini kehidupan.

Selain itu, para kiai dan politisi yang hadir, seperti KH Cecep Abdullah Syahid (Pengasuh Pesantren Al-Falah, Bandung), KH Aziz Hakim (Ketua PCNU Kabupaten Cirebon), dan Muhammad Luthfi (Ketua DPRD Kab. Cirebon), dapat dijadikan representasi dimulainya perang oleh NU dalam melawan negara kapitalis-oligarkis.

Sebagai penutup, penulis sampaikan pandangan Alawi bin Abdul Qadir as-Segaf tentang kapitalisme. Menurutnya, syariat Islam bertentangan dengan kapitalisme dalam banyak hal. Islam menentang penumpukan harta, ketidakadilan distribusi kekayaan, persaingan bebas, monopoli (www.dorar.net).

La yumkin al-qawl bi anna nizham al-islam al-iqtishadi nizham ra’sumali aw isytiraki, sampai kapanpun, sistem ekonomi Islam tidak akan pernah berupa kapitalisme ataupun sosialisme (Juz Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985: 514). Bagi NU, Anti-Kapitalisme adalah Harga Mati!

**Penulis adalah Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept Politic and Strategy, Universiti Malaya Dept International Stategic and Depence, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.