Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi

Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Jamaah Nahdlatul Ulama (NU) resmi membuka medan perjuangan baru, yakni melawan kelompok oligarki dan sistem ekonomi kapitalis.

Di hadapan tokoh-tokoh pesantren dan politisi Cirebon, pada Haul ke-6 ayah kami, almarhum almaghfurlah, KH Anas Sirojudin di PP Bina Insan Mulia, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj (Ketum PBNU) mengkritik pemerintahan Jokowi yang “didalangi” oleh kaum oligarkis (Tribunnews, 22/12/2019).

Ceramah Kiai Said ini adalah “gong” penyempurna. Sejatinya, pemuda-pemuda Nahdliyyin sudah lebih dahulu bergerak.

Contohnya, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Mereka telah lama berjuang melawan pemerintahan yang kapitalis-oligarkis ini.  Medan juang mereka adalah menjaga kedaulatan sumber daya alam (www.fnksda.or.id).

Musuh utama FNKSDA juga segelintir orang kaya yang berkuasa penuh atas kekayaan alam Indonesia. Atau, dalam istilah Kiai Said Aqil, orang-orang yang menjadi kaya raya karena mendapat kesempatan di era Orde Baru Presiden Soeharto. Kekayaan itu digunakan untuk kepentingan politik di era reformasi ini.

FNKSDA sudah jauh melangkah sebelum Kiai Said berpidato di Cirebon beberapa hari lalu. Tidak hanya menyerang sistem negara kapitalis dan kelompok oligarkis, tetapi juga bersuara soal Hak Asasi Manusia, isu-isu lingkungan hidup, hukum, dan advokasi.

Pidato kebangsaan Kiai Said Aqil tersebut dapat dibaca sebagai satu langkah lebih maju dan berani, untuk fokus melawan intoleransi ekonomi, bukan saja intoleransi beragama, terorisme dan radikalisme. Satu langkah lebih maju dalam menerjemahkan Pancasila dan Kebinekaan.

Terminologi “intoleransi ekonomi” yang Kiai Said Aqil perkenalkan ditujukan untuk mengajak kaum muda Nahdliyyin berjuang lebih masif di “medan-medan baru”, di luar wacana pluralisme, radikalisme, terorisme. bahkan, pidato kebangsaan Kiai Said dimaknai sebagai seruan kepada Nahdliyyin untuk menggarap domain-domain perjuangan yang belum tersentuh selama ini.

Hemat penulis, setidaknya terdapat beberapa medan baru, seperti ekonomi kerakyatan, isu lingkungan hidup, isu maritim, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah-daerah 3 T (terluar, terdalam, dan terdepan). Jamaah Nahdliyyin harus bangkit melawan “intoleransi ekonomi” yang terjadi dalam bidang-bidang ini.

Ada benarnya Rocky Gerung mengkritik pemerintahan Jokowi sebagai bentuk pemerintahan yang tidak paham Pancasila.

Sebab, kebijakan menteri Jokowi ingin menghapus syarat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi memuluskan investasi.

Atau, kritiknya atas Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai politikus ulung yang tidak punya bakat keahlian menangani urusan maritim (Tribunnews, 5/11/2019).

Di era Jokowi, urusan maritim digabung dengan urusan investasi. Jadi, LPB sejatinya mengurusi urusan investasi di bidang maritim. Artinya, kekayaan alam laut kita adalah ladang subur investasi.  Apabila jamaah Nahdliyyin lalai dan abai akan perkara ini, maka kelompok oligarki itu lagi yang akan mengeruk keuntungan.