Menyambut Arah Baru Muktamar NU 2020

Menyambut Arah Baru Muktamar NU 2020

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Jamaah Nahdliyyin mengalami nasib malang. Dua kali terjerumus dalam kemalangan serupa. Pertama, kemalangan politik, dan kedua, kemalangan ekonomi.

Berjuang mati-matian mendukung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 membuahkan hasil mengecewakan. Bahkan, jatah Kementerian Agama yang diimpikan lepas ke tangan orang lain. Tampak sekali jamaah Nahdliyyin seperti sapi perah, dan politisi-politisi muda NU seperti pemain kemarin sore yang diplonco para “seniornya” dari kubu sebelah.

Pengkhianatan dalam janji politik masih bisa dimaklumi. Sebab, kesepakatan tidak terikat oleh apa pun. Kecelakaan kedua ini yang lebih parah. Ketum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., kembali dikhianati oleh Sri Mulyani (Kemenkeu). Padahal, janji politik dua instansi tertuang dalam memorandum of understanding (MoU).

Keterpurukan politik dan keterpurukan ekonomi NU di hadapan penguasa semacam ini ibarat dipatuk ular berbisa dua kali dari lubang yang sama. Padahal, Rasulullah saw. Sudah mewanti-wanti dalam sabdanya: “tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali,” (HR. Bukhari, no. 6133; Muslim, no. 2998).

Tinta dan pena sudah tidak lagi bertaji. Sama seperti lidah yang memang tidak bertulang. NU sudah jatuh ke dalam lubang keterpurukan ekonomi dan politik yang gelap dan mencekam. Dalam konteks kekalahan ekonomi-politik ini, Kiai Said berceramah di PP. Bina Insan Mulia, Cirebon. Suatu ceramah kebangsaan dan keumatan yang mestinya jadi wacana baru, yang layak diangkat pada saat Muktamar NU ke-34 tahun 2020 di Lampung nanti.

Sebelumnya, visi Jokowi-Amin untuk Indonesia 2019-2024 secara umum berfokus pada pembangunan; infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN tepat sasaran.

Namun, Kiai Said melihat semua proyek Jokowi tersebut dalam konteks yang sempit; yakni, kepentingan segelintir orang kaya yang berpolitik.

Kelompok yang disebut kaum oligarki oleh Kiai Said ini adalah subjek dari proyek-proyek pembangunan rezim Jokowi. Di luar kepentingan dan keuntungan bagi kaum oligarki ini tidak mendapatkan tempat. MoU antara PBNU dan Kemenkeu tentang alokasi dana modal usaha di level ultra-mikro berujung pada omong kosong. Sebaliknya, PBNU menemukan hasrat kapitalistik Sri Mulyani, yang ingin menarik bunga pinjaman sebesar 8 persen.

Di mana posisi Jamaah Nahdliyyin? Muktamar NU ke-34 di Lampung nanti harus menjadi “tugu” perlawanan Nahdliyyin terhadap segala bentuk “intoleransi ekonomi”, yang dikompori kaum oligarki untuk mengekalkan sistem kapitalisme di negeri ini.

Kita sama sekali tidak menginginkan mayat-mayat komunisme bangkit dari alam kubur, karena kesalahan negara sendiri berupa tata kelola yang cenderung kapitalistik-liberalis. Sebab, musuh bebuyutan kapitalisme-liberal adalah komunisme-sosialis. Imaji-imaji liar seperti ini sempat terandaikan dalam tayangan acara ILC di TvOne.

Salah sasaran jika setiap pesta politik muncul tuduhan-tuduhan miring bahwa Jokowi itu antek-komunis. Rezim Jokowi bukan rezim komunis. Itu sudah diklarifikasi dengan jelas oleh Presiden Jokowi sendiri. Tetapi, apakah sudah ada klarifikasi dari pemerintah, ketika Surya Paloh (Ketum Nasdem) dan Effendi Simbolon (Politisi PDI-P) mengatakan bahwa negara ini sudah sangat kapitalistik-liberalis?!

Dalam konteks yang lebih spesifik dan lebih terarah dibanding kritik Surya Paloh dan Effendi Simbolon, Kiai Said mengatakan bahwa rezim Jokowi dikuasai oleh oligarch, yaitu orang-orang yang berkesempatan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya di rezim Orde Baru Soeharto, dan menggunakan kekayaan tersebut untuk politik di era reformasi.

Muktamar NU di Lampung nanti adalah ajang paling tepat untuk membahas masa depan nasib ekonomi-politik jamaah Nahdliyyin. Betapa banyak orang-orang miskin, yang mungkin mereka adalah jamaah NU, hidup di pinggiran sumber-sumber kekayaan alam. Konglomerat-konglomerat Jakarta yang menikmati kekayaan alam. Sedangkan orang-orang miskin yang tinggal di pinggir-pinggir pusat-pusat kekayaan tersebut hanya menanggung deritanya dan kerusakan alamnya.