Jokowi dan Seni Beryoga di Atas Panggung Politik

PROFIL PENULIS

Hardian Indra Rukmana

Pegiat Media Sosial, Founder Rupa Rasa Kreatif (RRK)

DI TENGAH NILAI TUKAR RUPIAH yang lunglai menembus Rp17.700 per dolar, di saat partai-partai mulai merapatkan barisan menuju 2029, dan di kala hubungan Jokowi dengan PDIP kian renggang bagai benang yang nyaris putus, mantan Presiden Joko Widodo melakukan sebuah gerakan yang tampak sederhana: yoga, di gang depan rumahnya di Solo, bersama warga, pada 17 Mei 2026.

Tidak ada properti mewah. Tidak ada instruktur pribadi eksklusif. Hanya seorang pria berjaket abu-abu, bertopi, yang berbaur dengan ibu-ibu tetangga. 

Sekilas, ini potret kerendahan hati. Namun dalam optik politik, justru di sanalah letak kecanggihan manuvernya: semakin informal dan spontan penampilannya, semakin tinggi daya pikat elektoralnya. Inilah yoga politik.

Simbolisme yang Membunuh Narasi 'Elitis'

Kritik tajam terhadap yoga Jokowi sebelumnya bermuara pada tuduhan ketidakpekaan: bagaimana mungkin seorang pemimpin bergelung dalam ketenangan meditatif ketika rakyat meremas dada menyaksikan lonjakan harga dan nilai tukar? 

Akan tetapi, pindahkan latar dari istana ke gang rumah di Solo, ubah durasi dari sesi penuh menjadi lima menit, ganti mitra dari pejabat menjadi emak-emak, dan narasi itu berhasil dibalikkan 180 derajat. 

Di sinilah teori politik simbolik Murray Edelman menemukan panggungnya: kebijakan dan kekuasaan tidak hanya bekerja lewat regulasi, melainkan juga melalui drama dan tontonan publik yang membentuk persepsi.

Jokowi tidak perlu lagi berdebat soal kepekaan. Ia cukup turun ke gang, mengikuti instruktur warga, lalu berkata, “Segar.” Kata itu menjelma senjata komunikasi yang mematikan. 

Pada kenyataannya, media arus utama—yang masih menempatkan Jokowi sebagai magnet klik—dengan sukarela menyebarluaskan framing ini secara masif. Padahal, agenda media tetaplah agenda: siapa yang menguasai panggung, dialah yang menguasai percakapan.

Blusukan Abadi: Post-Power Syndrome atau Strategi Matang?

Sejak lengser pada Oktober 2024, Jokowi terus mempertahankan intensitas kemunculan agar tetap menjadi magnet pemberitaan. 

Sebagian pihak menyebutnya sebagai post-power syndrome—kebutuhan psikologis untuk terus dirindukan. Saya cenderung melihatnya sebagai kalkulasi rasional. Jajak pendapat masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh dengan tingkat kesukaan tinggi, meskipun terdapat tren penurunan. 

Mempertahankan angka itu adalah syarat mutlak untuk menjaga pengaruh politik keluarganya: Kaesang di Pilgub Jateng mendatang, Gibran di pusat, serta potensi langkah-langkah politik lain menuju 2029.

Yoga lima menit di gang Solo adalah blusukan dengan ongkos politik minimal. Tidak ada orasi. Tidak ada janji. Tidak ada logo partai. Namun pesan yang dikirim ke seluruh Indonesia jelas: “Lihat, ini sederhana.”

Inilah positioning politik yang sulit ditandingi kekuatan oposisi mana pun, termasuk PDIP yang kini mencoba mendiskreditkan “blusukan” sebagai manuver dinasti.

Efek Rupiah dan Amnesia Kolektif

Pertanyaan skeptis yang harus tetap diajukan: apa hubungan yoga ini dengan kondisi makroekonomi? Tidak ada. 

Ketika rupiah terus tertekan sentimen global dan kebijakan proteksionisme AS, tidak ada gerakan Surya Namaskara yang bisa menguatkan fundamental ekonomi.