Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Menarik Aset Koruptor dengan MLA dan AEoI

Menarik kembali aset para koruptor yang disembunyikan di negara lain tidak mudah, sekalipun negara itu menjalin hubungan harmonis dengan Indonenesia.

MPR-RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Ketika pemerintah mengumumkan niat mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK) dan aset mereka di negara lain, inisiatif itu mengungkit lagi ingatan banyak orang akan tim pemburu aset pemilik eks Bank Century di sejumlah negara yang pernah dibentuk beberapa tahun lalu. Oleh karena kinerja tim pemburu aset Century tidak seperti yang diharapkan, sejumlah kalangan menyarankan pemerintah belajar dari kegagalan itu.

Sudah lama publik paham bahwa menarik kembali aset para koruptor yang disembunyikan di negara lain tidak mudah. Perlu kerja keras, dan tak jarang menghabiskan biaya yang besar pula. Pekerjaan ini harus diawali dengan diplomasi oleh para duta besar RI di negara penyimpanan aset dimaksud.

Pendekatan diplomatis pun tidak selalu mulus. Ada saja persoalan yang menghambat. Misalnya, pihak berwenang di negara bersangkutan tidak kooperatif, atau terbentur prinsip kerahasiaan bank. Itu sebabnya, sejak dulu hingga kini, upaya menarik aset koruptor dari negara lain hanya membuahkan hasil yang sangat minimal. Bahkan Tim Pemburu Aset Century dinilai gagal.

Maka, wajar saja jika beberapa kalangan pesimis saat merespons niat pemerintah mengaktifkan lagi TPK, sebagaimana yang telah dikemukakan Menteri Koogrdinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, baru-baru ini. TPK ditarget tak hanya mencari koruptor, tetapi juga mendeteksi aset-aset mereka yang disembunyikan di sejumlah negara.

Publik, dan para pemerhati khususnya, sudah lama tahu di negara mana saja hasil jarahan itu biasanya disembunyikan. Namun, semua orang juga tahu betapa sulitnya menarik aset-aset dimaksud, sekalipun negara itu menjalin hubungan sangat harmonis dengan Indonesia.  

Kini, ketika pemerintah coba berupaya lagi memburu aset-aset para koruptor, masyarakat pasti mendukung niat itu. Tetapi dengan melihat rentetan kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK memang perlu kajian mendalam. Memang, upaya itu kini praktis dipermudah oleh adanya pembaruan sistem pertukaran informasi keuangan antar-negara.

Artinya, secara teknis, pendeteksian aset kini menjadi lebih mudah. Tetapi, kajian mendalam saat membentuk TPK tetap diperlukan, terutama guna mencegah human error. Sebab, fakta historis membuktikan bahwa perburuan tersangka koruptor dan aset-aset mereka di negara lain seringkali gagal hanya karena faktor human error atau kelalaian yang direkayasa oleh oknum anggota tim pemburu. Artinya, perburuan itu tidak hanya menuntut efektivitas sinergi antar-institusi, melainkan juga tim yang bersih atau bebas dari kepentingan. Jika ada anggota tim terlibat konflik kepentingan, hasil pekerjaan itu akan menjadi sangat minimal.

Ada contoh kasus yang layak menjadi pelajaran. Dalam sebuah proses menarik aset koruptor pada sebuah bank di Swiss beberapa tahun lalu, semua upaya dan progres tim pemburu yang difasilitasi oleh Dubes RI di Swiss terhenti seketika, karena Jakarta tiba-tiba mengeliminasi peran dan fungsi Dubes RI untuk Swiss.

Jakarta kemudian menunjuk sosok lain sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Pola kerja seperti ini tidak bisa diterima pihak berwenang Swiss, sehingga proses penarikan aset itu terhenti. Kasus ini sempat menimbulkan kegaduhan setelah Dubes RI untuk Swiss membuat pengakuan terbuka di Jakarta.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved