Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

NA, KPK, dan Jejaring Korupsi di Sulsel

Dimulai langsung dari pucuknya, Gubernur Nurdin Abdullah, KPK mengobrak-abrik Sulawesi Selatan.

Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal 

Tentu saja proyek-proyek infrastruktur APBD yang menjadi penjaminan kesepakatan jahat mereka.
Pengkhianatan terhadap rakyat dimulai bahkan mungkin sejak lama.

NA tak sendiri. Hampir semua Pilkada di Sulsel melibatkan cukong dengan APBD sebagai lembaran akhir kesepakatan.

Pada beberapa daerah, satu cukong awalnya hanya kontraktor kecil-kecilan.

Namun lalu menggurita setelah bupati dukungannya menang Pilkada.

Mereka bahkan terang-terangan mencampuri pemerintahan hingga ke urusan promosi dan mutasi pejabat ASN.

Baca juga: Terkait Kasus Suap Gubernur Nurdin Abdullah, KPK akan Periksa Anggota DPRD Makassar

Di Kabupaten Wajo, misalnya, semua orang tahu Bupati Amran Mahmud hanya mengendalikan sebagian kekuasaan bupati yang dipegangnya.

Sebagian lainnya milik preman politik lokal berinisial APU alias AU yang dikenal jagoan sejak bapaknya masih bupati di masa Orde Baru.

APU alias AU adalah master campaign Amran Mahmud saat menang Pilkada.

Tak ada makan siang gratis. AU tak punya uang. Modalnya hanya gaya ancam dan intimidasi.

Tapi dia 'memelihara' beberapa pengusaha lokal dari Wajo dan Soppeng.

Kita tahu ujung kisahnya dimana. Satu sumber saya di Kejaksaan menyebut file AU ini masih 'on' dan bisa dibuka kapan saja pada kasus pembangunan kantor bupati Maros yang menjebloskan bupatinya saat itu, Nasrun Amirullah, ke penjara.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved