Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Menguji Dasar Vonis Bersalah Rizieq Shihab

Hakim tidak terdorong untuk mengeksplorasi variabel lain yang boleh jadi punya bobot lebih menentukan terhadap kenaikan positivity rate di Jakarta.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dalam sidang putusan atau vonis di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). 

OLEH : REZA INDRAGIRI AMRIEL, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne

Reza Indragiri Amriel
Reza Indragiri Amriel (ISTIMEWA)

PROSES hukum Habib Rizieq Shihab masih terus berjalan dan suhunya kian panas. Jaksa mengajukan banding atas putusan hakim di peradilan tingkat pertama.

Dalam kasus kerumunan Megamendung, hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Habib Rizieq Shihab (HRS).

HRS dinyatakan hakim telah menciptakan kerumunan (hasil acara Maulid Nabi yang dirangkai acara pernikahan) yang kemudian menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Untuk menopang putusannya itu, hakim antara lain berlandaskan pada dua teori. Pertama, teori conditio sine qua non.

Suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu maka perbuatan itu adalah sebab.

Baca juga: Kubu Rizieq Shihab Serahkan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Semua syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab (causa) dari akibat itu.

Kedua, teori adequate, yakni antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah yang dekat/sepadan dengan timbulnya yang dilarang.

Habib Ali dan Haris Ubaidillah mengipasi Rizieq Shihab dengan map saat terjadi adu mulut antara Rizieq Shihab dengan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/4/2021).
Habib Ali dan Haris Ubaidillah mengipasi Rizieq Shihab dengan map saat terjadi adu mulut antara Rizieq Shihab dengan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/4/2021). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Demikian redaksional utuh kedua teori tersebut yang saya kutip dari halaman 358 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Penggunaan dua teori hukum, seperti yang dicuplik oleh hakim, menarik disorot. Keduanya tampaknya tidak menyediakan dasar pembuatan simpulan yang absolut ketika diterapkan dalam perkara HRS.

Halaman
1234
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved