Pemerintah dan Netizen Tak Bisa Disalahkan Seputar Penegakan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Demikian ahli hukum kita Prof Satjipto Raharjo menjelaskan.

Politik itu turut mempengaruhi hukum, karenanya produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari proses pembuatannya, hingga tataran pelaksanaannya.

Ambillah sebuah contoh, bahwa UU no. 2 Tahun 2017 Tentang ORMAS itu tidak akan pernah ada, jika tidak ada peristiwa politik yang melatarbelakanginya.

DPR tidak akan mengetuk palu untuk mensahkan UU tsb. kalau sebelumnya tidak ada dorongan politik yang kuat dari rakyat dan yang kemudian ditangkaplah pesan politik dari rakyat itu oleh pemerintah (eksekutif) yang kemudian melahirkan Perppu no.2 Tahun 2017 dan berlanjut menjadi UU no. 2 Tahun 2017 yang disahkan oleh DPR (Legislatif).

Pun demikian dengan kasus Sambo ini, jika Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD dan Netizen (ummat medsos) tidak terus memantau dan mendesak penuntasan kasus Sambo ini, maka sudah bisa ditebak, rakyat akan mengikuti Garis Komando Sambo, alias mengikuti sekenario berseri Sambo.

Jadi janganlah kemudian kita ikut-ikutan "mengamini" pendapat para buzzer yang tidak memiliki dasar keilmuan hukum yang mumpuni, dengan mengatakan si ini Pansos, si itu Pansos dlsb.

Politik hukum itu sangat diperlukan, karena sebagaimana yang dikatakan oleh ahli hukum, Padmo Wahjono, merupakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu.

Lalu, masihkah kita mau menyalah-nyalahkan Pemerintah dan para lawyer atau kuasa hukum yang begitu gigih mengingatkan POLRI untuk segera menuntaskan kasus Sambo ini secara cepat dan transparan dengan melalui berbagai seni lobi-lobi politik tingkat tinggi baik itu lobi vertikal maupun lobi horizontal?

Mengingatkan POLRI untuk bertindak secara benar, merupakan wujud kecintaan kita semua pada institusi POLRI agar bisa lebih berwibawa dan digandrungi kembali oleh rakyatnya, kenapa harus disalahkan? (SHE)

31 Agustus 2022.

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Pemerhati Politik.