Tribunners / Citizen Journalism

18 Tahun DPD RI dan Perwakilan Daerah

Anggota DPD RI Fadel Muhammad mengatakan, secara normatif, pada kenyataannya pengaturan DPD di dalam konstitusi masihlah sangat terbatas.

Editor: Wahyu Aji
Doc. MPR
Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD Fadel Muhammad saat berbicara kepada wartawan, Kamis (18/8/2022). 

Oleh:  Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad 
Anggota DPD RI/Wakil Ketua MPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Pasca bergulirnya gelombang reformasi 1998, kebutuhan terhadap hadirnya sebuah lembaga negara yang memiliki peran untuk mewakili daerah menjadi sebuah keniscayaan, kondisi tersebut juga dilatarbelakangi oleh dominannya Pemerintah Pusat dalam penyelenggaran bernegara yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa.

Konsep sentralisasi yang berjalan selama masa orde baru dianggap telah membelenggu kehidupan demokrasi serta menafikan nilai-nilai keberagaman yang telah lama hidup dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. 

Selain persoalan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tersentralisasi, para perumus amandemen UUD 1945 juga menyadari bahwa untuk menjaga serta merawat keutuhan NKRI diperlukan sebuah lembaga perwakilan yang dapat menjadi penghubung bagi setiap kepentingan daerah, utamanya dalam merangkai dan mengartikulasikan peran penting daerah dalam penataan, pengaturan, serta orientasi kerja bersama para penyelenggara negara.

Lembaga perwakilan yang mewakili gunung, laut, daratan, dan sungai-sungai yang mengalir indah di rahim Ibu Pertiwi. 

Atas dasar pemikiran, kepentingan daerah, serta gambaran argumentatif sejarah yang telah memperlihatkan pentingnya posisi daerah dalam perjalanan bangsa maka para perumus amandemen UUD 1945 secara konsensus menghadirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai sebuah lembaga yang dapat menjalankan peran menjadi representasi daerah dalam tahapan pembentukan hukum dan kebijakan di tingkat nasional.

Lebih tepatnya, kehadiran DPD tersebut ditandai dengan disepakatinya BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH yang memuat Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 pada saat amandemen ketiga UUD 1945 di tahun 2001. 

Pelaksanaan perubahan ketiga tersebut memuat pengaturan mengenai mekanisme rekrutmen, komposisi jumlah Anggota, serta kewenangan yang dibebankan kepada DPD

Sebagai lembaga yang menitikberatkan fungsinya untuk mewakili daerah, secara lebih lanjut Pasal 22D telah mengamanatkan DPD kepada sebuah beban untuk dapat mengajukan serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. 

Selain itu, DPD juga dibekali wewenang untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undangundang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Tidak cukup hanya sampai disitu, DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.  

Mengacu pada kewenangan-kewenangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari kehadiran DPD adalah untuk dapat menjadi penyeimbang dalam tatanan pembentukan undang-undang serta memastikan adanya ruang keberlangsungan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan bernegara, khususnya dalam konteks hubungan pusat daerah.

Baca juga: Fadel Muhammad Laporkan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti ke Badan Kehormatan

Dengan “bekal” kewenangan tersebut, para perumus perubahan konstitusi beranggapan bahwa koteks mewakili daerah yang diperankan DPD dapat menjadi pembeda bagi pembentukan undang-undang sebelum kehadrian DPD dengan pembentukan undang-undang setelah hadirnya DPD

Seiring berjalannya waktu, setelah 18 tahun sejak pelaksanaan Pemilu tahun 2004 manakala untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih wakilnya guna menduduki kursi DPD, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPD masih jauh dari harapan.

Halaman
123

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved