Catatan Ketua MPR RI: Indonesia Memilih Pemimpin Ketika Ketidakpastian Global Terekalasi

Sepanjang tahun ini, harga beras premium maupun medium terus mengalami kenaikan. Per September 2023 misalnya, tercatat bahwa harga beras premium naik 13,29 persen dan harga beras medium melonjak 16,79 persen. Impor beras untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri menjadi tidak mudah karena dunia saat ini terus dibayangi ketidakpastian.

Dinamika global yang tidak kondusif seperti itulah yang akan membayangi proses pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024. Pada Februari 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota DPR (Pileg).

Baca juga: Bamsoet Ajak DPD Partai Golkar Kebumen Jaga Kondusifitas Bangsa Jelang Pemilu 2024

segala sesuatunya berjalan lancar, akan tampil administrasi pemerintahan baru di penghujung Oktober 2024. Menuju Februari 2024, masyarakat sudah disuguhi tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres).

Oleh karena ketidakpastian global sekarang berpotensi menghadirkan dampak cukup serius bagi masyarakat, para kandidat Capres-Cawapres diharapkan memberi perhatian ekstra.

Berpijak pada situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa tantangan utama bagi pemimpin pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 adalah kemampuan mewujudkan ketersediaan bahan pangan – utamanya beras – dalam jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor harga beras yang saat ini cenderung terus mengalami kenaikan hendaknya digarisbawahi. Patut dipahami bahwa kenaikan harga beras dan bahan pangan lain yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena alasan mekanisme pasar, melainkan lebih karena alasan adanya gangguan atau kerusakan pada mata rantai pasokan global (supply chain disruption).

Oleh karena gangguan rantai pasok itu disebabkan perang dan konflik, tidak mudah untuk mengatasinya karena tidak ada yang tahu kapan perang dan konflik itu akan berakhir.

Selain itu, menurunnya produksi bahan pangan akibat perubahan iklim menyebabkan sejumlah negara produsen untuk sementara menghentikan atau mengurangi volume ekspor, karena lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Artinya, dengan pendekatan harga yang tinggi sekalipun tidak akan menggoyahkan negara produsen bahan pangan untuk menjual atau mengekspor produk mereka karena alasan memrioritaskan kebutuhan negara masing-masing.

Maka, ketika produksi beras dalam negeri – dan juga bahan pangan lain-- belum dapat menutup total kebutuhan atau permintaan masyarakat, persoalan yang akan mengemuka di ruang publik adalah minimnya stok beras yang kemudian mendorong lonjakan harga.

Potensi masalah seperti inilah yang patut diwaspadai dan dicermati olah para kandidat Capres-Cawapres. Potensi krisis pangan berskala global di tahun-tahun mendatang akan menjadi tantangan dan persoalan riel yang dihadapi banyak pemimpin negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Bamsoet Dorong Penataan Kekuasaan Kehakiman saat Terima Penghargaan Legal Politic Leadership

Untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ketersediaan bahan pangan dalam volume dan jumlah yang memadai adalah keniscayaan.

Data historis dan pengalaman pun mengajarkan dan mengingatkan bahwa produksi bahan pangan dalam negeri belum dapat memenuhi total kebutuhan dan permintaan masyarakat, sehingga kekurangannya harus di impor. Impor bahan pangan di tahun-tahun mendatang pun belum tentu lebih mudah karena ketidakpastian global terus tereskalasi.

Sekadar menyegarkan ingatan, untuk menutup permintaan dan kebutuhan masyarakat, Indonesia hingga kini masih harus impor belasan komoditi bahan pangan. Mulai dari beras, jagung, susu, minyak goreng nabati, mentega, kopi, kentang, kedelai, kakao, gula, gandum dan meslin hingga Cengkeh.

Per 2022, nilai impor bahan pangan Indonesia dilaporkan mencapai 16,09 miliar dolar AS atau sekitar Rp 248,63 triliun. Nilai ini cukup memberi gambaran tentang tingginya ketergantungan Indonesia akan bahan pangan impor.