Dua Tahun Invasi Rusia ke Ukraina, Harapan Bagi Prabowo

PERTENGAHAN Desember lalu, saya berkesempatan berkunjung ke Ukraina bersama rombongan masyarakat sipil Indonesia.

Kelompok kecil ini selain mengundang akademisi menyertakan pula perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), staf ahli di DPR hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Demi keamanan, rombongan kecil ini senyap menelusup hingga berhasil mencapai Kyiv menjelang Isya.

Entah kebetulan atau disengaja, Rusia ‘berbaik hati’ membangunkan kami sejak hari pertama bermalam di salah satu kota tertua di Eropa Timur itu.

Dentuman ledakan senjata pencegah serangan udara membuat sirine peringatan meraung mengusir kantuk.

Dengan panik dan gegas kami menuju rubanah hotel yang sebetulnya adalah ruang parkir paling bawah namun disulap menjadi bungker perlindungan. Dingin? Tentu saja!

Kami menjadi saksi langsung ketangguhan bangsa Ukraina bertahan dan terus melawan tekanan Rusia, bangsa yang masih berpikir adalah pewaris sah imperium komunis Uni Soviet.

Pernah dalam sehari, kami sampai lima kali bergegas ke bungker perlindungan karena burung nazar besi Rusia berkeliaran di langit.

Jika ada yang bertanya bagaimana kondisi Kyiv, saya akan katakan tidak baik-baik saja karena jam malam masih berlaku.

Meski secara umum, kehidupan berlangsung normal.

Sekali lagi, tidak baik-baik saja karena sewaktu-waktu serangan udara Rusia datang.

Baca juga: Rudal Korut Ditemukan di Ukraina, Ternyata Pakai Komponen Buatan Eropa dan AS

Sejumlah pengamat menyebut perang di Ukraina akan berlangsung lama karena strategi Rusia dengan melakukan bombardir perkotaan Ukraina hingga luluhlantak tak lagi efektif.

Maklum sekadar copy paste meratakan wilayah Muslim di Grozny (Chechnya) maupun Allepo (Suriah).

Jika ditarik ke belakang, konflik Rusia-Ukraina ibarat bisul yang pecah karena sudah terjadi sejak 2014, dimulai dengan aneksasi Krimea oleh Rusia yang kemudian mendukung separatismedi Donbas (Donetsk-Luhansk) sehingga memicu perang regional.

Dalam pidato televisi sebelum invasi, Vladimir Putin, Presiden Rusia mempertanyakan hak kedaulatan Ukraina, dan mengklaim secara salah bahwa Ukraina didominasi oleh orang neo-Nazisme yang menyiksa orang Rusia di Ukraina.

Rusia yang unggul segalanya melancarkan serangan melalui front utara dari Belarus ke Kyiv, front barat laut menuju Kharkiv, front selatan dari Krimea, dan front tenggara dari Luhansk dan Donetsk.

Hebatnya Ukraina--serupa pejuang Indonesia--dengan segala keterbatasan gigih melawan bahkan pasukan Rusia dipukul mundur di Irpin, kota yang hanya berjarak 21 kilometer dari Kyiv.

Sudah dua tahun sejak Rusia menyerbu Ukraina belum ada tanda-tanda konflik akan berakhir.

Krisis kemanusian terjadi.

Sepertiga penduduk Ukraina mengungsi, yang memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat tumbuh sejak Perang Dunia II.

Baca juga: 10 Tahun Kudeta Maidan dan Hasilnya Kini Bagi Ukraina dan Eropa

Harap pada Prabowo

Indonesia yang secara sejarah berhutang pada bangsa Ukraina memang tak diam, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kita mendukung resolusi yang mengkritik invasi dan menuntut pemunduran penuh pasukan Rusia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan jalan berliku bahkan menjadi pemimpin negara pertama dari Asia yang datang langsung ke Kyiv bahkan ke Moskow, mempersuasi secara langsung kedua negara agar berdamai.

Rusia, yang sempat tak berkenan dengan kunjungan Jokowi, akhirnya sepakat membuka blokade di Laut Hitam sehingga memungkinkan kapal pembawa biji-bijian dan pupuk yang tertahan berbulan dapat kembali operasional.

Bukan kebetulan, kapal pengangkut biji-bijian dari pelabuhan Chornomorsk, dekat kota Odessa, Ukraina maupun dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia adalah kapal yang disewa perusahaan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Tak banyak yang ingat, Hashim adalah adalah satu di antara 12 orang pebisnis yang diutus Presiden Soeharto pada Januari 1988 untuk berkunjung ke Moskow.

Baca juga: PM Ukraina Bicara Soal Berkurangnya Wilayah Negara Hingga Warganya Tak Mau Pulang di Luar Negeri

Jika 11 pebisnis lain buru-buru pulang karena kedinginan, Hashim justru buka kantor di Moskow.

Boleh dikatakan insting bisnis Hashim ibarat menggelar karpet merah bagi kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow pada 7-12 September 1989.

Kita tahu, pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, hubungan Jakarta-Moskow sangatlah dingin.

Lalu apa yang dapat saya harapkan dari Prabowo Subianto, yang tinggal menunggu waktu dilantik sebagai Presiden.

Jelas saja implementasi dari usulannya di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 pada awal Juni 2023.

Pidato hanya lima menit itu memicu respon keras dari Ukraina, mereka merasa dirugikan.

Namun tak banyak yang sadar dan mau mengakui, lima bulan kemudian, mantan bos NATO, Anders Fogh Rasmussen mengutarakan ide yang ‘beti’ alias beda tipis dengan usulan Prabowo.

Pertama, memaksa kedua belah pihak gencatan senjata; Kedua, diberlakukan wilayah bebas militer atau Demilitarized Zone (DMZ), Ketiga, mengizinkan Pasukan pemelihara perdamaian PBB beroperasi di wilayah yang kini dikuasai Rusia; Keempat, dilakukan referendum.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Lapis Baja dan Sistem Senjata Ukraina Bantuan AS Terancam Mangkrak

Usulan Prabowo tak ada yang baru, bahkan menyakitkan jika melihat sejarah konflik dalam negeri karena pola yang sama membuat Indonesia terpaksa angkat kaki dari Provinsi ke-27, Timor Timur pada tahun 1999.

Sementara usulan Rasmussen lebih radikal karena memaksa Rusia mundur dan memungkinkan Ukraina yang lelah mengkonsolidasikan kekuatan internal dan NATO sebagai kekuatan pendukung utama punya waktu menggelar persenjataan di masa gencatan senjata.

Penulis melihat usulan Prabowo masuk akal untuk dilakukan sekaligus mengembalikan wibawa Indonesia di kancah internasional. Pertama, sikap Menlu Retno Marsudi, yang tak ubahnya corong Megawati—yang cenderung bias dan mengglorifikasi kedekatan Indonesia-Soviet di masa Soekarno.

Kedua, adalah fakta bahwa Ukraina kekurangan amunisi dan tentara, sementara bantuan militer Amerika Serikat (AS) kepada Kyiv tertunda sangat lama di Kongres.

Eropa pun butuh waktu untuk melakukan konsolidasi bantuan senjata dan dana.

Penulis: Dr. Algooth Putranto
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya