Saat Vladimir Putin Bertekad Rusia Akan Menangkan Pertarungan

Putin menegingatkan, konflik terbuka dengan Rusia bukan dipicu operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022.

Perang telah dimulai sejak 2014, ketika terjadi Revolusi Maidan yang mendongkel pemerintahan Ukraina yang sah.

Pergantian rezim di Kiev itu diikuti persekusi dan serangan bersenjata pasukan Kiev dan paramiliter ultranasionalis ke wilayah Luganks dan Donetsk.

Penduduk kedua wilayah ini pengguna aktif bahasa dan kultur Rusia. Mereka menentang rezim baru Kiev yang condong ke barat.

Bombardemen selama delapan tahun Kiev ke wilayah Donbas memaksa penduduk setempat memilih bergabung ke Federasi Rusia lewat referendum.

Setelah penggabungan itu, Rusia memiliki alasan sah untuk masuk Ukraina, membuat wilayah perlindungan yang cukup lebar dengan merebut Donbas.

Alasan lain Rusia, mereka ingin memastikan Ukraina tidak jadi anggota NATO dan Uni Eropa.

Jika pun terjadi, Rusia ingin menjadikan wilayah lebar dan luas sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina sebagai perlindungan supaya NATO tidak tepat berada di depan halaman rumah mereka.

Vladimir Putin memastikan tujuan Rusia hanya sampai di titik ini, dan tidak akan terus maju mencaplok wilayah Eropa seperti dikhawatirkan Uni Eropa dan NATO.

Karena itu Moskow terbuka untuk negosiasi. Tetapi syaratnya, Moskow harus bisa mempercayai pihak lain dan ditawari kondisi yang sesuai dengan kepentingannya.

Pembicaraan damai menurut Putin, tidak bisa didasarkan pada fantasi, seperti yang kerap diulang Volodymir Zelensky.

Kiev menghendaki Rusia menarik pasukannya dan mengembalikan wilayah Ukraina seperti sebelum 2014, atau sekurangnya sebelum 24 Februari 2022.

Zelensky juga menuntut pembangunan kembali infrastruktur Ukraina oleh Rusia, sekaligus meminta peradilan kejahatan perang terhadap para pemimpin Rusia.  

Inilah yang disindir Vladimir Putin sebagai fantasi Ukraina, yang didukung para bekingnya di NATO.

Terlebih di mata Rusia, kekuasaan Volodymir Zelensky sudah berkahir pada 20 Mei 2024. Kekuasaannya saat ini tidak sah secara konstitusional.