Ekoteologi: Banjir  dan Hutang Ekologis Kita

Oleh :  Makmur Sianipar,  Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Teolog Indonesia  (PEMASTI), dan  Senior Fellow  di  Research Institute  for Ethical Business and Political Leadership Development (Rebuild)

AWAL Maret 2025, berbagai wilayah di Indonesia kembali dilanda banjir hebat. Kota Bekasi, Karawang, Sukabumi, DKI Jakarta, hingga Pekanbaru terendam air akibat curah hujan tinggi.  

Terakhir banjir juga menerjang  Parapat,  Gorontalo dan Batam. Ribuan  warga menjadi korban,  rumah serta kendaraan  terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh.  

Bencana ini bukan sekadar musibah biasa, tetapi cerminan hubungan manusia yang tidak harmonis dengan alam. Ini adalah tanda kerusakan hubungan antara manusia, lingkungan, dan Penciptanya.

Banjir ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk melakukan introspeksi moral dan ekologis.  

Baca juga: BPBD Catat 6 RT di Jakarta Barat dan Selatan Banjir Akibat Hujan Deras

Banjir yang terus berulang bukan hanya akibat hujan, tetapi juga ulah manusia. Deforestasi menghilangkan fungsi hutan sebagai penyerap air alami.

Alih fungsi lahan mengurangi daerah resapan, urbanisasi tanpa perencanaan memperburuk sistem drainase. Akibatnya, air hujan yang seharusnya terserap justru meluap ke permukiman.  

Di Bekasi dan Karawang, kawasan industri dan perumahan telah mengorbankan daerah resapan.

Sungai-sungai yang dulu menjadi jalur air kini menyempit karena sedimentasi dan sampah. Di Tapanuli  hutan  alam berubah menjadi eukaliptus.  Hal yang sama terjadi di berbagai daerah  lainnya.  Alam pun  melawan balik:  mengirimkan banjir.

Ekoteologi : Dimensi Spiritual Ekologi

Krisis lingkungan ini perlu dilihat dari perspektif  spiritual, yang mengaitkan ajaran agama dengan tanggung jawab ekologis.  

Ekoteologi mengajarkan bahwa alam bukan hanya sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik.

Dalam Kitab Suci Kristen,  Kejadian 2:15, manusia ditempatkan di taman Eden “untuk mengusahakan dan memeliharanya.” Ini bukan sekadar perintah mengelola, tetapi juga menjaga dan merawat bumi dengan penuh tanggung jawab.  

Dalam Islam, konsep khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Manusia dilarang  menebang pohon tanpa alasan yang benar.