Mengajak Publik Menjadi Mata Digital Bawaslu

PROFIL PENULIS

Benny Sabdo

Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Peserta International Student Course on Law Reform Universitas Muhammadiyah Malang 2026

RUANG PUBLIK kini tak lagi sekadar taman kota atau perpustakaan. Ia telah berpindah ke dalam genggaman, menetap di balik layar ponsel dalam linimasa media sosial.

Namun, di balik kemudahan akses informasi, ruang digital pemilu telah dipenuhi sampah narasi: hoaks, fitnah, hingga kampanye hitam. Di sinilah letak urgensi transformasi pengawasan pemilu dari pengawasan konvensional menuju pengawasan berbasis digital.       

Secara norma konstitusional, Bawaslu memiliki mandat besar dalam pengawasan pemilu. Meski sumber daya manusianya terbatas, jika dibandingkan dengan jutaan konten yang diproduksi setiap hari.

Mengharapkan Bawaslu menyisir setiap sudut jagat maya sendirian adalah sebuah kemustahilan. Tanpa keterlibatan aktif publik, pengawasan pemilu di ruang digital akan selalu tertinggal satu langkah di belakang para aktor disinformasi.

Dalam sistem demokrasi, ruang publik dianggap sebagai fondasi kedaulatan rakyat. Secara hukum, negara wajib menjamin kebebasan berpendapat di ruang publik selama tidak melanggar hak orang lain. Transformasi publik menjadi mata digital pengawasan pemilu merupakan pilihan rasional.

Hal ini adalah bentuk pertahanan sipil terhadap kesehatan demokrasi. Publik adalah pihak yang paling pertama terpapar oleh polusi informasi. Kemudian, secara otomatis publik pulalah yang memiliki potensi paling besar untuk menjadi garda depan pengaduan dan/atau pelaporan. 

Masyarakat tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai konsumen informasi yang pasif. Ada tiga peran krusial yang dapat diambil oleh publik. Pertama, membudayakan saring sebelum sharing.

Setiap individu bertindak sebagai kurator bagi lingkaran pertemanan digitalnya. Ia dapat memastikan tidak ada narasi menyesatkan yang ikut tersebar.

Kedua, menggunakan fitur pelaporan pada platform media sosial serta kanal resmi Bawaslu, ketika menemukan konten yang melanggar aturan kampanye, seperti ujaran kebencian berbasis SARA atau politik uang digital. 

Ketiga, di tengah banjir informasi, publik yang memahami konteks lokal seringkali lebih cepat mengidentifikasi ketidaksesuaian fakta dibanding algoritma. Demokrasi digital yang sehat merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

Hal ini hanya dapat terwujud, jika model pengawasan Bawaslu tidak lagi bersifat top-down, tetapi menyebar secara horizontal di antara warga netizen. Tentu saja, mengajak publik menjadi mata digital bukan tanpa tantangan. Ada ketakutan akan serangan balik siber. Karena itu, Bawaslu perlu menjamin dua hal utama, yakni kemudahan akses dan kerahasiaan identitas.

Aplikasi milik Bawaslu, seperti Gowaslu atau kanal pengaduan berbasis pesan singkat harus dibuat sesederhana mungkin. Proses pelaporan tidak boleh lebih rumit daripada membuat sebuah unggahan di Instagram.

Jika birokrasi pelaporan terlalu berbelit, gairah partisipasi publik akan padam sebelum api pengawasan sempat menyala. Kedaulatan suara rakyat harus dijaga sejak dari pikiran. Jika pikiran pemilih sudah diracuni oleh disinformasi, maka hasil pemilu—sebersih apa pun di kotak suara—akan kehilangan legitimasi moralitasnya. 

Menjadi mata digital adalah tanggung jawab anak semua bangsa mencintai negeri ini. Cara ini adalah yang paling relevan dengan semangat zaman. Dengan menjaga linimasa tetap bersih, masyarakat telah memastikan bahwa pilihan politik yang diambil berdasarkan akal sehat dan data yang akurat.

Bukan sebaliknya, mereka terpapar pada manipulasi emosi yang dirancang oleh mesin. Di tangan netizen yang peduli, Bawaslu tidak lagi memiliki dua mata, tetapi jutaan pasang mata yang siap menjaga setiap sudut demokrasi Indonesia.