Demo di Pati, Mohamad Toha Desak Pemprov Jateng dan Pusat Turun Tangan

TRIBUNNEWS.COM - 

Mohamad Toha 

Mohamad Toha adalah seorang politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI. 

Komisi II membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, termasuk otonomi daerah, aparatur sipil negara, dan pemilihan umum.

Profil Singkat Mohamad Toha

Nama lengkap: Drs. Mohamad Toha, S.Sos, M.Si

Lahir: 25 Mei 1964, Sukoharjo, Jawa Tengah

Pendidikan: S1 Sastra Inggris dan S2 Komunikasi dari Universitas Sebelas Maret (UNS)
Karier:

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo (2000–2010)

Anggota DPR RI sejak 2009 hingga sekarang

Pernah bertugas di Komisi V dan kini di Komisi II

Demo Besar di Pati, Mohamad Toha Desak Pemprov dan Pusat Turun Tangan

Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, merespons soal aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati yang mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. 

Toha pun meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pusat turun tangan mengatasi persoalan yang dipicu rencana kenaikan pajak itu.

“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” kata Toha kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Legislator PKB itu menilai peran pemerintah di tingkat atas penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” kata dia

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo itu menegaskan bahwa jalur komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan warganya akan menjadi kunci meredakan tensi dan mengembalikan stabilitas di daerah.

Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diketahui dari kasus Bupati Pati, Sudewo:

1. Akar Masalah: Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sudewo menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, yang memicu kemarahan warga. Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, warga tetap melanjutkan aksi demo karena merasa kecewa dan tidak dihargai.

2. Pernyataan Kontroversial

Sudewo sempat menyatakan:

“Saya tidak akan gentar didemonstrasi, jangankan 5.000 orang, 50.000 saya akan hadapi.”

Pernyataan ini dianggap arogan dan memperkeruh suasana.

3. Demonstrasi Besar dan Ricuh

Demo berlangsung pada 13 Agustus 2025, diikuti puluhan ribu warga.

Massa melempar sandal, air mineral, dan mencoba menerobos kantor Bupati.

Polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon.

4. Dugaan Korupsi Lama Muncul Lagi

Sudewo diduga terlibat dalam kasus suap proyek jalur kereta api saat masih menjadi anggota DPR RI:

KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumahnya.

Diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA Kemenhub.

Sudewo membantah tuduhan dan menyebut uang itu berasal dari gaji dan usaha pribadi.

5. Proses Pemakzulan

DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan dan dugaan pelanggaran.

Sudewo menyatakan siap memberi keterangan dan menghormati proses hukum.

Kasus Sudewo bukan hanya soal kebijakan pajak, tapi juga menyangkut integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Kombinasi antara kebijakan kontroversial, sikap arogan, dan dugaan korupsi membuat warga Pati menuntut agar ia mundur dari jabatan.