Terapi Kejut Fiskal untuk Proyek Mercusuar: Analisis Filosofi Kebijakan Pubik pada Masa Depan Whoosh

Yohanis Elia Sugianto

• Imam Katolik 
• Asal Dobo, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 
• Imam Keuskupan Agung Merauke serta kandidat Master Filsafat di STF Driyarkara.
• Yohanis Elia Sugianto ditahbiskan sebagai imam Katolik pada 29 Januari 2022 oleh Uskup Petrus Canisius Mandagi MSC di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Ambon. 
• Ia termasuk dalam kelompok terakhir yang ditahbiskan oleh Uskup Mandagi sebelum masa tugasnya berakhir di Keuskupan Amboina.
• Ia dikenal sebagai seorang pemikir yang aktif dalam diskursus publik, terutama dalam bidang filsafat dan etika sosial. 

TRIBUNNEWS.COM - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) "Whoosh" merupakan manifestasi fisik dari ambisi Indonesia untuk melompat ke era modernitas infrastruktur. 

Namun, di balik kemegahan teknologinya, proyek ini terperangkap dalam dilema finansial yang kompleks, terutama terkait beban utang dan pembengkakan biaya. 

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menutupi kewajiban utang Whoosh menjadi sebuah momen krusial.

Keputusan ini, yang oleh publik dipersepsikan sebagai "terapi kejut" yang menempatkan Whoosh di ujung tanduk, sejatinya lebih dari sekadar manuver anggaran. 

Dari perspektif filsafat kebijakan publik, langkah ini merepresentasikan titik balik fundamental dalam doktrin pembangunan negara, memaksa pergeseran paradigma dari model pembangunanisme yang digerakkan negara (state-led developmentalism) menuju model tata kelola yang menuntut akuntabilitas korporat dan kelayakan komersial. 

Opini ini akan menganalisis keputusan tersebut melalui lensa kebijakan publik, menimbang implikasi filosofis dan praktisnya, serta memproyeksikan tantangan operasional dan pendanaan Whoosh di masa depan.

Filsafat Pembangunanisme dan Warisan Proyek Strategis

Secara historis, kebijakan pembangunan infrastruktur di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh filsafat Pembangunan (PwC Indonesia: 2022).

Dalam kerangka ini, negara memposisikan diri sebagai agen utama pembangunan yang perannya adalah menginisiasi dan mendanai proyek-proyek strategis berskala besar. Proyek semacam ini seringkali tidak hanya diukur dari kelayakan finansial jangka pendeknya, tetapi dari tujuan yang lebih luas: efek pengganda (multiplier effect) ekonomi, simbol prestise nasional, dan katalisator modernisasi (Hadiz, V. R: 2010).

Inisiasi proyek Whoosh dengan jaminan pemerintah dan skema pembiayaan yang melibatkan konsorsium BUMN adalah cerminan klasik dari pendekatan ini.

Logika dasarnya adalah bahwa manfaat sosial-ekonomi jangka panjang dari proyek ini dianggap akan melampaui biaya finansialnya, sehingga intervensi negara melalui penyertaan modal atau bahkan penjaminan utang dianggap sebagai sebuah keniscayaan.

Namun, model ini memiliki kelemahan inheren, yaitu potensi terciptanya moral hazard.

Entitas pelaksana, dalam hal ini konsorsium BUMN, mungkin cenderung kurang disiplin dalam manajemen biaya dan risiko karena adanya asumsi bahwa negara pada akhirnya akan turun tangan sebagai penyelamat (bailout) jika terjadi kesulitan finansial.

Pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek Whoosh menjadi bukti nyata dari risiko ini. Di sinilah keputusan Menteri Purbaya menjadi relevan sebagai sebuah antitesis terhadap warisan pembangunanisme tersebut.