Prediksi Ekonomi Politik Indonesia 2026, Stagnan Tapi Tahan Banting

Dari sisi pertanian, kondisi komoditas kakao menjadi contoh jelas bagaimana pasar domestik menopang harga meski terjadi pelemahan permintaan global. Pada 2025 hingga awal 2026, permintaan dari pasar internasional melemah, tetapi produksi kakao nasional justru menurun akibat cuaca, rendahnya produktivitas, dan stagnasi peremajaan tanaman.

Penurunan pasokan lebih besar daripada penurunan permintaan, sehingga harga tetap naik. Situasi ini menguntungkan petani dalam jangka pendek, tetapi tidak menjamin keberlanjutan industri kakao jika produktivitas tidak ditingkatkan dan kapasitas pengolahan domestik tidak diperluas.

Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga memperjelas persoalan. Upah riil turun di tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar: manufaktur, perdagangan, dan konstruksi.

Kelas pekerja menahan belanja, dan kelas menengah ikut berhitung. Penjualan rumah menengah–besar menurun, penjualan mobil terkontraksi, dan penerbangan komersial tetap sepi.

Pemerintah memang menggelontorkan stimulus, tetapi daya beli tetap tertekan karena pendapatan warga-negara tidak bergerak naik. Ketika kondisi seperti ini berlangsung, ekonomi tidak bisa berharap banyak dari konsumsi domestik, padahal selama ini itulah penopangnya.

Di sisi fiskal, pemerintah mengalihkan belanja ke program-program massal seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa.

Program ini memang meningkatkan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi dilakukan dengan mengorbankan belanja modal serta transfer ke daerah yang justru menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang.

Ruang fiskal semakin sempit karena target penerimaan pajak terlalu optimistis, sementara beban bunga utang terus meningkat. Akibatnya, APBN terlihat agresif di permukaan, tetapi rapuh dalam struktur pembiayaannya.

Di sektor moneter, Bank Indonesia juga berhadapan dengan dilema. Menurunkan suku bunga dapat mendorong kredit tetapi bisa memperlemah rupiah, sedangkan mempertahankannya terlalu tinggi membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas memang melimpah setelah penempatan dana pemerintah, tetapi kredit produktif tetap lambat. Bahkan suku bunga kredit bank persero justru naik, menandakan kehati-hatian perbankan semakin tinggi. Kebijakan moneter tampak bekerja di statistik, tetapi tidak efektif di lapangan.

Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan penopang pertumbuhan yang berbasis produksi, bukan sekadar pembelanjaan. Di sinilah posisi strategis koperasi produksi menjadi penting.

Berbeda dari koperasi simpan pinjam yang hanya berputar pada transaksi konsumsi, koperasi produksi mampu menghubungkan petani, UMKM, dan industri kecil dengan pasar di dalam negeri maupun global.

Koperasi produksi menciptakan daya tawar kolektif, memperbesar skala usaha, menjaga harga, dan menyerap tenaga kerja secara lebih merata. Dus, negara membutuhkan koperasi produksi untuk memperkuat rantai pasok industri, terutama di sektor pertanian, pangan, manufaktur ringan, dan pangan olahan.

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sedang kekurangan daya tahan, tetapi kekurangan percepatan. Singkatnya, arah kebijakan ke depan tidak bisa hanya mengandalkan stimulus konsumsi dan program populis.

Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi mesin ekonomi: memperkuat industri padat karya, menegakkan fairness pasar dari distorsi impor, menghidupkan kembali belanja modal produktif, mempercepat kredit ke sektor riil, memperkuat integrasi perdagangan domestik, dan memperluas koperasi produksi sebagai basis ekonomi rakyat.