Upah, Program Baru, dan Rasionalitas Elektoral Negara

Mengangkat atau mensejahterakan guru honorer membutuhkan reformasi jangka panjang, perubahan regulasi, dan anggaran berkelanjutan—semua ini memiliki risiko politik yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang rasionalitas elektoral, investasi pada program baru seperti MBG lebih “efisien” dibanding menyelesaikan masalah lama.

Manfaatnya cepat dirasakan, dapat diklaim sebagai capaian pemerintahan berjalan, dan relatif bebas dari beban historis kegagalan kebijakan sebelumnya.

Implikasi Menuju 2029

Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Guru honorer bukan hanya kelompok tenaga kerja, melainkan aktor sosial dengan legitimasi moral tinggi.

Ketika mereka menyaksikan negara cepat memberi kesejahteraan pada pelaksana program baru, tetapi lambat menyelesaikan ketidakadilan lama, maka muncul potensi erosi kepercayaan institusional.

Dalam konteks Pemilu 2029, kondisi ini membuka dua kemungkinan yang berlawanan: MBG berhasil membangun basis dukungan baru, tetapi pada saat yang sama memicu kekecewaan laten di kalangan guru honorer dan komunitas pendidikan.

Literatur politik menunjukkan bahwa kekecewaan senyap sering kali tidak terdeteksi survei, namun berpengaruh signifikan pada perilaku memilih saat Pemilu.

Penutup: Rasional, tetapi Tidak Netral

Dengan demikian, pemberian gaji relatif besar kepada pelaksana MBG dapat dipahami sebagai kebijakan yang rasional secara administratif dan elektoral.

Namun rasionalitas tersebut tidak bersifat netral. Ketika negara lebih memilih membangun basis dukungan baru melalui program baru, sementara kewajiban lama terhadap guru honorer tetap tertunda, maka kebijakan kesejahteraan berubah menjadi cermin selektivitas politik.

Dalam jangka panjang, negara mungkin memperoleh keuntungan elektoral jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan legitimasi moral dari mereka yang paling lama menopang fungsi dasarnya.