Upah, Program Baru, dan Rasionalitas Elektoral Negara

Prasetyo Nurhardjanto

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya Jakarta

Presidium Bidang SDM, IT & Inovasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).

Saat ini tinggal di Bekasi.

Dalam literatur ekonomi politik, kebijakan kesejahteraan jarang berdiri netral. Ia hampir selalu beririsan dengan kalkulasi elektoral, terutama menjelang siklus politik jangka menengah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibaca dalam kerangka tersebut, bukan semata sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dengan potensi dampak politik signifikan menuju 2029.

Kesenjangan sebagai Fakta Empiris

Hingga awal 2026, Indonesia masih memiliki sekitar 2,6 juta guru honorer, dengan penghasilan berkisar Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.

Mereka menjalankan fungsi inti negara di bidang pendidikan, namun selama bertahun-tahun berada dalam status transisional tanpa kepastian kesejahteraan. Kondisi ini bukan fenomena baru, tetapi persoalan struktural yang belum diselesaikan secara tuntas.

Sebaliknya, pelaksana Program MBG—baik PPPK, tenaga operasional, maupun pekerja pendukung—menerima penghasilan rata-rata Rp2–4 juta per bulan.

Dari perspektif manajemen program, kebijakan ini tampak rasional: program nasional berskala besar membutuhkan tenaga kerja yang stabil dan terjamin.

Namun, secara politik kebijakan upah ini juga menghasilkan basis penerima manfaat yang jelas, terukur, dan segera merasakan kehadiran negara.

Upah sebagai Instrumen Politik Rasional

Dalam political targeting theory (Cox & McCubbins, 1993), pemerintah cenderung mengalokasikan sumber daya kepada kelompok yang manfaat kebijakannya mudah diidentifikasi dan dapat dikaitkan langsung dengan negara.

Pelaksana MBG memenuhi kriteria tersebut: jumlahnya besar, tersebar nasional, dan memiliki hubungan langsung antara kebijakan dan peningkatan kesejahteraan pribadi.

Dengan estimasi sekitar 780 ribu orang terlibat langsung dalam MBG, dan jika setiap individu merepresentasikan satu keluarga inti, maka program ini berpotensi menjangkau 2–3 juta pemilih secara langsung. Pemberian penghasilan yang relatif layak menjadikan MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga mekanisme pembentukan loyalitas kebijakan (policy loyalty).

Mengapa Guru Honorer Kurang Menarik Secara Elektoral?

Guru honorer, meskipun jumlahnya jauh lebih besar, memiliki karakter politik yang berbeda. Mereka adalah kelompok dengan tuntutan struktural, biaya fiskal besar, dan hasil politik yang tidak instan.

Mengangkat atau mensejahterakan guru honorer membutuhkan reformasi jangka panjang, perubahan regulasi, dan anggaran berkelanjutan—semua ini memiliki risiko politik yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang rasionalitas elektoral, investasi pada program baru seperti MBG lebih “efisien” dibanding menyelesaikan masalah lama.

Manfaatnya cepat dirasakan, dapat diklaim sebagai capaian pemerintahan berjalan, dan relatif bebas dari beban historis kegagalan kebijakan sebelumnya.

Implikasi Menuju 2029

Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Guru honorer bukan hanya kelompok tenaga kerja, melainkan aktor sosial dengan legitimasi moral tinggi.

Ketika mereka menyaksikan negara cepat memberi kesejahteraan pada pelaksana program baru, tetapi lambat menyelesaikan ketidakadilan lama, maka muncul potensi erosi kepercayaan institusional.

Dalam konteks Pemilu 2029, kondisi ini membuka dua kemungkinan yang berlawanan: MBG berhasil membangun basis dukungan baru, tetapi pada saat yang sama memicu kekecewaan laten di kalangan guru honorer dan komunitas pendidikan.

Literatur politik menunjukkan bahwa kekecewaan senyap sering kali tidak terdeteksi survei, namun berpengaruh signifikan pada perilaku memilih saat Pemilu.

Penutup: Rasional, tetapi Tidak Netral

Dengan demikian, pemberian gaji relatif besar kepada pelaksana MBG dapat dipahami sebagai kebijakan yang rasional secara administratif dan elektoral.

Namun rasionalitas tersebut tidak bersifat netral. Ketika negara lebih memilih membangun basis dukungan baru melalui program baru, sementara kewajiban lama terhadap guru honorer tetap tertunda, maka kebijakan kesejahteraan berubah menjadi cermin selektivitas politik.

Dalam jangka panjang, negara mungkin memperoleh keuntungan elektoral jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan legitimasi moral dari mereka yang paling lama menopang fungsi dasarnya.