Papua Selatan, Film Pesta Babi, dan Perang Persepsi di Era Propaganda Modern

PROFIL PENULIS

Azis Subekti

Praktisi bigdata analisis, Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

DI ZAMAN ini, sebuah bangsa tidak selalu dihancurkan terlebih dahulu dengan peluru. Kadang ia dilemahkan lebih dulu melalui persepsi. Melalui gambar. Melalui emosi. Melalui narasi yang perlahan mengubah cara masyarakat melihat negaranya sendiri.

Karena itu, kita hidup di sebuah masa ketika film, media sosial, dan ruang digital tidak lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah berubah menjadi medan perebutan kesadaran.

Dalam dunia modern, propaganda tidak selalu hadir dalam bentuk slogan kasar atau orasi penuh kebencian seperti masa lalu.

Ia hadir lebih halus: melalui dokumenter yang tampak humanis, melalui potongan penderitaan yang emosional, melalui narasi yang menyentuh rasa ketidakadilan, lalu secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu di dalam pikiran publik.

Di titik inilah perdebatan tentang film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dibaca secara lebih dewasa dan lebih dalam.

Kita harus jujur mengatakan: kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik.

Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik. Sebab kritik yang kehilangan keberimbangan dapat berubah menjadi penggiringan persepsi. Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri.

Film ini lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu.

Ia tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak ketat terhadap semua pihak, melainkan sebagai karya yang sejak awal memilih sudut moral-politiknya sendiri.

Itu hak kreatif pembuat film.

Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi.

Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan: tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman.

Masalahnya bukan pada munculnya luka sosial itu. Sebagian keresahan tersebut memang nyata hidup di tengah masyarakat Papua.

Masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana: negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban yang tidak memiliki ruang agensi selain melawan.

Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu.