Mengapa Indonesia Rentan Jadi Safe Haven Scammer?

PROFIL PENULIS

Abdul Khalid Boyan

Peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik, Tena Ahli DPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat

KETIKA aparat mengamankan 210 warga negara asing di Batam yang diduga menjalankan jaringan penipuan investasi daring, banyak yang membacanya sebagaikeberhasilan penegakan hukum.

Itu memang tepat, tapi tidak cukup. Sebab di balik angka itu tersembunyi sinyal yang jauh lebih mengkhawatirkan: Indonesia sedang bergeser dari sekadar korban kejahatan siber menjadi panggung baru bagi pelakunya.

National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia mengonfirmasi adanya migrasi jaringan scammer internasional dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam ke wilayah kita. Migrasi ini bukan kebetulan. Ia adalah pilihan strategis yang dingin dan terkalkulasi.

Ketika negara-negara tetangga memperketat pengawasan, jaringan kejahatan transnasional ini mencari celah baru—dan Indonesia, dengan segala ketidaksiapannya, menawarkan celah yang menganga.

Mengapa Indonesia Rentan?

Untuk memahami kerentanan ini, kita perlu melampaui narasi insidental dan masuk ke akar strukturalnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai terpanjang keempat di dunia, dan kawasan perbatasan yang sebagian besarnya masih lemah dalam pengawasan.

Batam bukan anomali — ia adalah cermin dari kondisi banyak wilayah perbatasan kita: dinamis secara ekonomi, tetapi rapuh secara keamanan.

Di atas kerentanan geografis itu, bertumpuk kerentanan digital. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia dengan lebih dari 220 juta pengguna aktif.

Namun penetrasi digital yang masif ini tidak diimbangi dengan literasi siber yang memadai. Inilah yang oleh para teoretisi keamanan disebut sebagai asymmetric vulnerability—kemampuan mengakses teknologi jauh melampaui kemampuan memahami risikonya.

Lebih jauh, regulasi kita masih bergerak dalam logika reaktif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami dua kali revisi lebih banyak berbicara soal pemidanaan konten daripada membangun arsitektur pertahanan siber yang sistemik.

Sementara di sisi kelembagaan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) — yang secara mandat adalah garda terdepan—masih kerap bekerja dalam keterbatasan koordinasi lintas kementerian dan keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten.

Absennya Strategi Pertahanan Siber Nasional

Inilah ironi terbesar kita: Indonesia memiliki National Cyber Security Strategy yang telah dirumuskan, namun implementasinya masih terfragmentasi.

Tidak ada single command structure yang jelas ketika ancaman siber lintas negara datang. Polri menangani kejahatan siber dari sisi pidana, BSSN dari sisi teknis, Kementerian Komunikasi dan Digital dari sisi regulasi platform, sementara intelijen negara bekerja di jalurnya sendiri.

Silo-silo kelembagaan ini adalah kelemahan sistemik yang diketahui—namun belum juga diperbaiki secara serius.

Meminjam pendekatan desecuritization yang dikembangkan Ole Wæver (1960), sebuah isu menjadi ancaman keamanan sesungguhnya hanya ketika ia;disekuritisasi;—yakni ketika negara secara eksplisit menyatakannya sebagai ancaman eksistensial dan menggerakkan respons luar biasa di luar prosedur normal.

Kejahatan siber transnasional di Indonesia belum melewati ambang itu. Ia masih diperlakukan sebagai isu hukum biasa, bukan ancaman keamanan nasional yang membutuhkan arsitektur respons khusus.