Perang Narasi dan Krisis Kejujuran Publik

Muhammad Buhanuddin

Ketua DPP Garuda Astacina Nusantara

Tokoh Pengacara dan Advokasi Sosial Inspiratif 2025 versi Kabar Makassar

Lawyer

Suasana kebatinan bangsa hari-hari ini berada dalam fase yang tidak sederhana. Ruang publik kita tengah dipenuhi oleh pergulatan pemikiran yang keras, emosional, dan sering kali saling meniadakan.

Inilah yang bisa disebut sebagai perang narasi—sebuah kondisi ketika kebenaran tidak lagi dicari, tetapi diperebutkan untuk dimenangkan.

Di satu sisi, kita menyaksikan penggunaan buzzer dan mesin propaganda yang berusaha memaksakan interpretasi bahwa seluruh program pemerintah adalah “sukses tanpa cela”.

Kritik dianggap ancaman, perbedaan pandangan diperlakukan sebagai pembangkangan, dan ruang dialog menyempit oleh sikap defensif yang berlebihan.

Di sisi lain, muncul gelombang cancel culture yang tak kalah agresif, yang memaksakan narasi sebaliknya: bahwa hampir semua kebijakan pemerintah adalah “gagal”, “ngawur”, dan “ugal-ugalan”, bahkan sebelum sempat diuji secara jujur dan terbuka.

Akibatnya, objektivitas seolah kehilangan tempat berpijak. Ia mati di tengah-tengah, terhimpit oleh dua ekstrem yang sama-sama merasa paling benar.

Bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang sederhana namun penting: bahwa sebuah program pemerintah bisa saja baik dan layak didukung, namun tetap menyimpan kekurangan yang perlu dikritik dan diperbaiki.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah sejatinya perlu melakukan refleksi mendalam. Sikap defensif yang berlebihan, apalagi disertai intimidasi terhadap warga atau pembungkaman kritik, justru memperbesar jurang ketidakpercayaan.

Kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan prasyarat bagi tata kelola yang sehat. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani mendengar, bukan yang sibuk membantah.

Namun tanggung jawab tidak hanya berada di pundak pemerintah. Warga negara pun memiliki kewajiban moral untuk keluar dari jebakan epistemic closure—kebutaan pengetahuan yang membuat seseorang hanya mau menerima informasi yang menguatkan kebenciannya sendiri.

Warga yang kritis bukanlah warga yang menolak semua data baik, melainkan mereka yang mampu mengakui capaian positif sekaligus berani mengkritik kebijakan yang memang bermasalah.