Indonesia di BoP: Pragmatisme Politik Luar Negeri Prabowo, Solidaritas Palestina Dipertanyakan

PROFIL PENULIS

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P

Penulis adalah Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI 2024-2029, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Unpad, dan Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

PADA 19 Februari, Board of Peace (BoP) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama yang dihadiri oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia.

Pertemuan tingkat tinggi di antara para kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ini tidak an sich membahas proyeksi dan cetak biru program kerja BoP ke depan saja, tapi juga berbagai klausul kerja sama di antara negara-negara anggota yang membersamai kesepakatan global untuk “perdamaian” Palestina tersebut.

Indonesia misalnya, akan menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) setelah gelaran acara. Sehari sebelumnya, beberapa perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan perdagangan dan investasi sebesar 7 miliar dollar AS di sektor pertanian, mineral kritis, dan energi.

Bentuk kekurangcermatan

Langkah Indonesia untuk bergabung ke dalam BoP telah menimbulkan diskursus keras di level domestik yang dalam studi hubungan internasional menjadi jenjang analisis paling krusial dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Presiden Prabowo bahkan memanggil sejumlah ormas keagamaaan dan para diplomat senior Kemenlu RI untuk mengkroscek kembali kebijakannya. Ada beberapa faktor yang membuat keputusan Presiden Prabowo bergabung ke BoP dinilai tergesa-gesa dan tidak cermat.

Pertama, keputusan dibuat sendiri secara personal dengan tidak melibatkan ekosistem epistemik para diplomat nasional.

Presiden Prabowo tidak mendapatkan informasi yang memadai bahwa iuran BoP sebesar 1 miliar dollar AS adalah setara dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk PBB dan 500 kali lebih besar dari iuran Indonesia untuk ASEAN.

Artinya, secara finansial, iuran ini tidak logis dan memberatkan kapasitas fiskal Indonesia di dalam negeri.

Kedua, Presiden Prabowo belum mengetahui dinamika yang akan berjalan dalam BoP secara presisi. Masuknya Israel ke dalam komposisi anggota, sementara Palestina tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum merupakan bentuk nyata kekurangcermatan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Upaya dan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama puluhan tahun seakan tawar dengan pengakuan secara tidak langsung terhadap eksistensi Israel sebagai sebuah negara dalam BoP.

Di sisi lain, perlahan tapi pasti, Indonesia terpapar oleh agitasi dan propaganda AS bahwa perdamaian Palestina hanya dapat terwujud melalui solusi dua negara (two states solution)- sebuah mekanisme yang dianggap AS sebagai positive sum game untuk kedua negara berkonflik.

Logika ini tentu keliru karena bertentangan dengan kontitusi Indonesia yang menolak penjajahan dalam segala bentuknya dan kaidah hukum internasional tentang prinsip non-intervensi antarnegara yang secara brutal dilanggar oleh Israel.

Apa yang terjadi pada Indonesia saat ini dalam keanggotaannya di BoP sejatinya bukanlah bentuk pilihan rasional (rational choice) kebijakan luar negeri dalam merespons dinamika geopolitik global. Yang terjadi sesungguhnya adalah bentuk pragmatisme politik luar negeri yang dipraktikkan tanpa melakukan kalkulasi secara cermat dan jangka panjang.

Pragmatisme politik tentu sangat berbeda dengan rational choice yang menjadi pola baku negara-negara di dunia dalam menjalankan praksis diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Rational Choice Theory (RCT) menjelaskan bahwa sebuah negara sebagai aktor hubungan internasional akan menjelma sebagai agen rasional untuk mengejar apa yang menjadi kepentingan nasionalnya dengan memilah opsi-opsi terbaik yang ada.