Respons Rusia terhadap Serangan AS-Israel ke Iran dalam Bingkai Konstruktivisme Geopolitik

Oleh: Achmad Firdaus H.

Mahasiswa Doktor Hubungan Internasional dari University People’s Friendship of Russia

Eskalasi militer masif yang dilancarkan oleh aliansi Amerika Serikat dan Israel terhadap kedaulatan Iran pada Maret 2026 telah melampaui batas konflik regional, bertransformasi menjadi benturan fundamental atas tatanan nilai global.

Bagi Federasi Rusia, peristiwa ini bukan sekadar kalkulasi materialistik mengenai pelumpuhan kapabilitas militer Teheran, melainkan sebuah ancaman eksistensial terhadap proyek besar multipolaritas yang selama ini diperjuangkan secara konsisten oleh Moskow. 

Di koridor akademik Universitas di Rusia khususnya di Moskow, fenomena ini tidak lagi dibedah hanya melalui distribusi kekuatan fisik atau balance of power tradisional, melainkan melalui lensa Konstruktivisme. 

Baca juga: Rusia: AS-Israel Sengaja Ingin Menyeret Bangsa Arab ke Dalam Perang Iran

Dalam kerangka ini, identitas, norma kedaulatan, dan persepsi kolektif menjadi determinan utama yang menggerakkan respons taktis Rusia dalam menghadapi apa yang mereka definisikan sebagai "Imperialisme Liberal" yang destruktif dan tebang pilih.

Dalam pandangan Rusia, kepentingan nasionalnya di Iran dikonstruksi melalui identitas bersama sebagai kekuatan pengimbang (counter-hegemonic powers) yang menolak standarisasi nilai-nilai Barat.

Rusia dan Iran telah berhasil membangun narasi Kedaulatan Peradaban (civilizational sovereignty), sebuah identitas geopolitik yang secara fundamental menolak universalisme demokrasi liberal yang sering kali dipaksakan melalui kekuatan senjata. Ketika AS dan Israel melakukan serangan, Rusia tidak hanya melihat ledakan kinetik pada fasilitas strategis, tetapi melihat upaya paksa untuk meredefinisi norma kedaulatan internasional. 

Moskow memandang tindakan ini sebagai eksperimen berbahaya Washington untuk menghidupkan kembali unipolaritas yang secara sosial telah ditolak oleh sebagian besar negara di kawasan Global South. Situasi ini mengonfirmasi argumen Alexander Wendt bahwa anarki internasional adalah apa yang dibuat oleh negara darinya; Rusia kini tengah mengonstruksi jenis anarki baru yang didasarkan pada penghormatan terhadap lingkup pengaruh (spheres of influence) dan pluralitas budaya.

Secara teoritis, agresi ini juga memicu apa yang disebut dalam HI sebagai Dilema Keamanan (Security Dilemma). Tindakan AS-Israel yang bertujuan meningkatkan keamanan mereka dengan melumpuhkan Iran justru menciptakan ketidakamanan absolut bagi Rusia.

Berdasarkan teori Realisme Neoklasik, persepsi elit di Moskow terhadap ancaman sistemik ini menentukan derajat keterlibatan militer mereka. Rusia memahami dengan sangat jernih bahwa jika Iran jatuh dan dikuasai secara politik oleh Amerika Serikat, maka identitas Rusia sebagai pemimpin dunia multipolar akan runtuh secara simbolis.

Oleh karena itu, dukungan intelijen real-time dan penguatan sistem pertahanan udara yang diberikan Moskow kepada Teheran saat ini adalah manifestasi nyata dari pertahanan identitas tersebut untuk memastikan bahwa biaya agresi Barat menjadi terlalu mahal untuk ditanggung secara logistik maupun politik.

Secara ekonomi, krisis ini menciptakan paradoks yang tajam bagi stabilitas fiskal dunia. Rusia secara taktis memanfaatkan lonjakan harga minyak dunia sebagai instrumen perlawanan. Harga minyak Ural yang terkerek naik memberikan kekuatan finansial tambahan bagi Kremlin untuk membiayai ketahanan domestik sekaligus memperkuat aliansi strategisnya di tengah isolasi Barat. Namun, bagi Indonesia, situasi ini merupakan ancaman fiskal yang nyata dan langsung. Kenaikan harga minyak dunia yang jauh melampaui asumsi ICP dalam APBN memberikan beban tambahan subsidi energi yang mencapai triliunan rupiah setiap pekannya. Hal ini memaksa Jakarta berada di persimpangan jalan yang sangat sulit: mempertahankan stabilitas harga domestik guna mencegah keresahan sosial atau menanggung defisit anggaran yang membengkak.

Guncangan di Timur Tengah ini pun memberikan efek riak yang mendalam bagi politik luar negeri Indonesia. Jakarta kini menghadapi ujian berat untuk meredefinisi identitas "Bebas Aktif" di tengah tekanan sentimen publik anti-Barat yang semakin menguat.

Serangan AS-Israel ke Iran telah merusak persepsi masyarakat Indonesia terhadap legitimasi hukum internasional yang sering kali tampak hanya berlaku bagi negara-negara yang lemah. Indonesia, sebagai kekuatan menengah (middle power), dituntut untuk mampu menavigasi badai identitas ini dengan memperkuat otonomi strategisnya. Indonesia harus mampu mengonstruksi narasi perdamaian yang berbasis pada multilateralisme murni, serupa dengan posisi yang diambil Rusia dalam menentang standar ganda Barat, namun tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional yang rapuh terhadap guncangan komoditas global.