Mengapa Jabatan Kaster TNI Dihidupkan Lagi?

Mudahnya pihak asing lalu lalang di kawasan ZEE Indonesia secara tersirat menunjukkan lemahnya sistem pertahanan negara dan diplomasi maritim yang dijalankan. Jika membaca situasi keamanan di Selat Malaka dan jalur ALKI lainnya, ancaman terhadap keamanan nasional begitu nyata mulai dari perompakan, hingga kejahatan transnasional.

Singkat kata, yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini adalah sistem pertahanan negara yang komprehensif dengan mempertebal kekuatan seluruh matra secara merata tanpa kecuali, bukan berat sebelah pada satu matra saja.

Harapan

Panglima TNI dan jajarannya, demikian pula Kemenhan RI selalu pembina strategi pertahanan, perlu menjelaskan kepada publik apa yang menjadi latar belakang dan motivasi dari lahirnya kebijakan ini.

Publik harus tahu dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan karena anggaran pertahanan negara menempati porsi besar setelah anggaran pendidikan, yang mana semua basis anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak.

Penjelasan kepada publik harus memuat basis argumentasi yang jelas dan komprehensif melalui pendekatan ancaman, geopolitik, maupun kontekstual tugas pokok TNI hari ini sebagaimana dimandatkan dalam UU TNI. Kritisisme terhadap kebijakan ini merupakan bentuk kecintaan publik dan warga negara terhadap TNI sebagai institusi yang harus senantiasa dijaga marwahnya agar selalu profesional. TNI profesional adalah dambaan seluruh warga negara Indonesia.