Krisis Selat Hormuz dan Dampak Bagi Program Makan Bergizi Gratis

PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan

Penulis adalah Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

SELAT HORMUZ, arteri vital yang mengalirkan sekitar 20 persen konsumsi minyak bumi dan gas alam cair (LNG) global, mendadak tersumbat akibat eskalasi militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di kawasan Teluk. 

Bagi Indonesia, keheningan di selat sempit  diapit Iran di Utara dan Oman di Selatan sepanjang 33an  kilometer tersebut bisa menjadi lonceng peringatan superkeras bagi stabilitas fiskal nasional. 

Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru sedang memacu mesin ekonomi melalui program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran raksasa Rp 335 triliun. 

Namun, realitas geopolitik seringkali tidak bersahabat dengan janji-janji kampanye yang telanjur menjadi kebijakan nasional. Benturan antara krisis energi global dan ambisi pemenuhan gizi nasional kini menciptakan dilema fiskal paling pelik dalam sejarah modern Indonesia.

Krisis Selat Hormuz telah melambungkan harga minyak mentah jenis Brent melampaui angka psikologis US$ 100 per barel, bahkan para analis memperingatkan potensi lonjakan hingga US$ 150 jika blokade fisik terus berlanjut.

Indonesia, sebagai negara net importir minyak dengan ketergantungan impor mencapai 53,74 juta ton per tahun, berada di garis depan kerentanan ini. 

Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 1 per barel di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok US$ 70, secara otomatis memperlebar defisit anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.

Jika harga minyak rata-rata menetap di level US$ 92 per barel tanpa intervensi drastis, defisit fiskal nasional diproyeksikan akan melompat ke angka 3,7 persen dari PDB.

Angka ini tak pelak adalah sebuah pelanggaran terhadap batas suci 3 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Persoalannya menjadi eksponensial ketika pemerintah bersikeras mempertahankan belanja MBG di tengah pembengkakan beban subsidi energi.

Arsitektur APBN 2026 yang dirancang ekspansif kini menghadapi ancaman penurunan kredibilitas secara sistemik. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s telah lebih dulu merevisi outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif. 

Penurunan prospek ini mencerminkan kegelisahan pasar atas konsistensi kebijakan fiskal Indonesia yang mulai terlihat goyah akibat sentralisasi kekuasaan dan ambisi pertumbuhan 8 persen yang dinilai kurang realistis.

Melampaui batas defisit 3 persen akan menjadi sinyal bagi para investor bahwa disiplin fiskal pasca-1998 telah ditinggalkan. Jika kredibilitas ini runtuh, pemerintah harus bersiap menghadapi serangan balik dari pasar surat utang.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) kini juga sudah mulai menunjukkan gejala kejenuhan yang mengkhawatirkan. Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun telah menyentuh level tertinggi dalam enam bulan terakhir, menandakan bahwa investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang utang Indonesia.

Indikator yang paling mengkhawatirkan adalah jatuhnya bid-to-cover ratio pada lelang SBN dari level 4 kali pada tahun 2025 menjadi hanya 1,3 kali di awal 2026. Artinya, surat utang pemerintah mulai sulit laku di pasar global karena ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko inflasi yang dipicu krisis energi. 

Jika pemerintah tetap memaksakan penambahan utang untuk menutup defisit yang melebar, maka fenomena "crowding out effect" tidak akan terhindarkan.

Perbankan domestik akan lebih memilih memarkir dananya di SBN yang memberikan imbal hasil tinggi daripada menyalurkan kredit produktif ke sektor riil atau UMKM. Pertumbuhan ekonomi pun akan tercekik dari dalam, mengubur mimpi target pertumbuhan 8 persen di bawah tumpukan beban bunga utang.

Pilihan lain yang tersedia adalah efisiensi radikal. Namun, kata "efisiensi" seringkali menjadi eufemisme bagi pemangkasan program-program strategis. Menteri Keuangan memang memberikan sinyal bahwa efisiensi dilakukan pada belanja non-makanan seperti pengadaan motor atau komputer baru. 

Namun, penghematan pada alat tulis kantor, misalnya, tidak akan cukup untuk menambal lubang triliunan rupiah akibat kenaikan ICP (Indonesia Crude Price).

Jika defisit harus dijaga di bawah 3 persen, pemerintah tidak punya pilihan selain menunda proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dialokasikan Rp 5 triliun pada 2026, atau memangkas belanja alutsista yang mencapai Rp 187 triliun. 

Penghematan pada sektor infrastruktur dan pertahanan ini, meski menyelamatkan fiskal dalam jangka pendek, akan berdampak pada melambatnya daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Masyarakat akan dihadapkan pada situasi di mana piring makan mereka terisi, namun infrastruktur pendukung ekonomi di sekeliling mereka justru mangkrak.

Krisis Selat Hormuz juga menyerang jantung operasional program MBG melalui jalur inflasi bahan baku. Komponen utama MBG seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan susu, sangat sensitif terhadap biaya logistik dan harga input pertanian. 

Sementara blokade Hormuz secara langsung mengganggu rantai pasok pupuk global, mengingat Iran adalah eksportir urea terbesar keempat di dunia. Harga urea internasional telah melonjak lebih dari 25 persen mencapai level US$ 625 per metrik ton. 

Kenaikan harga pupuk ini akan mentransmisikan tekanan pada harga pangan domestik. Biaya produksi beras dan sayuran di tingkat petani akan membengkak, yang pada gilirannya menaikkan harga di pasar tradisional. 

Di sisi lain, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor sapi bakalan ( sapi hidup ) dan susu skim dari Australia dan Selandia Baru.

Meskipun kedua negara tersebut tidak berada di zona konflik, kenaikan biaya bahan bakar bunker dan premi asuransi perang (war-risk premiums) telah menaikkan biaya logistik pengapalan secara global. 

Harga impor sapi hidup diproyeksikan naik 10 persen hingga 20 persen, yang secara otomatis akan melambungkan harga daging di tingkat konsumen dan memperberat biaya menu MBG.

Lalu, apa yang tersisa bagi program MBG jika semua bahan baku ini naik serentak? Pemerintah dihadapkan pada opsi-opsi yang semuanya pahit. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa dengan Rp 10.000, satu porsi MBG masih bisa berisi ayam dan telur.

Namun, kalkulasi tersebut dilakukan sebelum tank-tank dan pesawat tempur bergerak di sekitar Hormuz dan harga pupuk urea meroket. 

Jika anggaran Rp 335 triliun tetap dikunci (fixed) sementara inflasi pangan melaju kencang, kualitas nutrisi MBG menjadi taruhannya.

Opsi untuk mengganti protein hewani dengan protein nabati seperti tempe atau tahu mungkin menyelamatkan anggaran, tetapi akan mengkhianati misi utama program untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak. 

Opsi lain adalah mengurangi jumlah penerima manfaat dari target 80 juta orang menjadi hanya kelompok termiskin, namun langkah ini secara politis akan dianggap sebagai kegagalan dalam merealisasikan janji universalitas program ambisius itu.

Krisis ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dibangun hanya di atas piring makan, jika fondasi energinya masih rapuh dan sangat bergantung pada stabilitas satu selat sempit di belahan dunia lain.

Beban fiskal yang membengkak akibat bunga utang, di mana rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara (DSR) diperkirakan mencapai 46-47 persen pada 2026, adalah alarm keras yang berbahaya dan tidak boleh diabaikan. 

Indonesia saat ini sedang berada dalam posisi terjepit, mempertahankan MBG dengan risiko kehancuran kredibilitas fiskal, atau melakukan pemangkasan besar-besaran yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah harus berani melakukan rekalibrasi. Model implementasi MBG yang bersifat sentralistik dan sangat bergantung pada pasokan bahan baku industri harus segera diubah menjadi model berbasis potensi pangan lokal yang lebih tahan terhadap guncangan rantai pasok global. 

Desentralisasi pengadaan bahan gizi kepada petani dan peternak lokal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan lagi sekadar opsi, tapi kebutuhan darurat untuk memotong rantai logistik yang kini sedang terbakar. Hanya dengan cara ini, efek pengganda (multiplier effect) program MBG terhadap ekonomi daerah dapat benar-benar terasa, sekaligus melindungi program ini dari volatilitas harga energi global.

Pendek kata, Krisis Hormuz 2026 adalah ujian integritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen bukan sekadar soal kepatuhan hukum, tapi soal menjaga marwah bangsa di mata dunia dan para investor.

Kebijakan superpenting lainnya saat ini adalah penyelamatan daya beli masyarakat kelas bawah tanpa harus mengorbankan disiplin anggaran yang telah dibangun secara susah payah.

Jika pemerintah gagal menyeimbangkan antara piring makan rakyat dan kesehatan kas negara, maka Indonesia tidak hanya akan menghadapi krisis gizi, tetapi juga krisis finansial yang akan jauh lebih destruktif. 

Masa depan Indonesia Emas tidak akan tercapai jika generasi yang diberi makan gratis justru harus mewarisi negara yang bangkrut secara fiskal dan terjebak dalam lubang utang yang tak berujung. Realitas geopolitik telah memberikan pelajaran pahit bahwa kedaulatan pangan tidak akan pernah berdiri tegak tanpa kedaulatan energi dan disiplin fiskal yang mumpuni. 

IKN, alutsista, dan MBG kini harus duduk bersama dalam meja perundingan fiskal, untuk menentukan mana yang harus tetap melaju dan mana yang harus mengalah demi keselamatan ekonomi nasional dan demi mayoritas rakyat secara keseluruhan. 

Ikhlas mengakui keterbatasan jauh lebih terhormat ketimbang memaksakan kehendak yang berakhir pada keruntuhan sistemik.