Menata Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Hal ini terjadi karena justru mereka yag berada di desil atas memiliki moda transportasi lebih banyak, dan mengonsumsi solar dan pertalite lebih banyak, sementara mereka yang miskin, umumnya tidak memiliki sarana transportasi. kalaupun memiliki jumlahnya sedikit, dan itupun berupa sepeda motor dengan kapasitas konsumsi rendah dan mobilitas yang juga terbatas.

Hal serupa terjadi pada realisasi subsidi LPG, mereka yang masuk desil 6- 10 menikmati 69% subsidi LPG, sebaliknya mereka yang miskin dan hampir miskin di desil 1-5 hanya menikmati subsidi LPG 31 % saja.

Ketidaktepatan subsidi LPG karena LPG 3 Kg yang menjadi barang subsidi diperdagangkan secara bebas. Semua orang, termasuk yang di desil atas tetap bisa membelinya, padahal kebutuhan konsumsi mereka lebih banyak dibandingkan dengan desil terkecil.

Berbeda dengan realisasi subsidi solar, pertalite dan LPG, realisasi subsidi listrik berjalan lebih baik, karena yang di target hanya rumah tangga daya daya 900 VA kebawah. Sehingga  rumah tangga desil 1-5 menikmati subsidi listrik sebesar 60%, namun masih ada bias ke rumah tangga mampu sebesar 40% yang harus dikoreksi. 

Namun ada kasus seperti beberapa rumah tangga sudah naik ke desil yang lebih tinggi, yang seharusnya tidak menggunakan daya 900 VA, namun mereka tetap menggunakan daya tersebut, sehingga mereka masih menikmati subsidi listrik. Belum lagi banyak kasus pencurian daya listrik yang masih marak di banyak daerah.

Merubah Target Subsidi

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya di arahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah, atau desil 6 kebawah.

Umumnya mereka berprofesi usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil. Program untuk meng-cover 40% rumah tangga yang berpendapatan rendah ini teknisnya ada beberapa opsi.  Pertama, data harus akurat. Kedua, penerima manfaat dapat menggunakan biometrik. 

Pemerintah India telah menjalankan Sistem Asdhaar yang berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi. Keunggulan sistem ini sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi LPG yang dilewatkan rekening penerima, tetapi hanya di bisa digunakan untuk transaksi membeli LPG melalui biometrik.

Di awal program tentu butuh effort, tetapi keberhasilan pendataan ini akan memudahkan pemerintah dikemudian hari, lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang traffic subsidi LPG yang terdigitalisasi. Di India dengan penduduk lebih banyak dari Indonesia program ini bisa berjalan, harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan.

Konsekuensi dari kebijakan subsidi LPG yang tertutup (targeted), maka penjualan LPG 3 Kg di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian, atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Untuk subsidi solar dan pertalite, pendataan barcode melalui aplikasi mypertamina harus di validasi ulang. Pertamina harus melakukan cross data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Fokus subsidi BBM di prioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM. Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berplat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Para penikmat subsidi listrik juga perlu di validasi ulang oleh PLN. PLN dapat melakukan integrasi data dari survei susenas. Sehingga mereka yang lebih sejahtera, desilnya naik, diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA kebawah. Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah.

Sejalan dengan langkah ini, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, menggunakan LPG subsidi atau kompor listrik. Mereka yang berada di desil 7- 10 PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listriknya.

Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai. Sebab kita tidak mengetahui persis perang di teluk ini kapan akan berakhir. Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock.