Prabowo Tak Akan Cawe-Cawe di Muktamar NU, Ini Alasannya

PROFIL PENULIS

Yusuf Mars

Kandidat Doktor Sejarah Peradaban Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik (USG), Founder LASKAR NUSA (Lembaga Strategis Kajian Peradaban Islam Nusantara & Asia Tenggara)

TRIBUNNERS - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Salah satunya adalah dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan ikut menentukan arah suksesi kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Spekulasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali organisasi besar menggelar pergantian kepemimpinan, selalu muncul dugaan adanya campur tangan kekuasaan. Apalagi NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

Namun jika dicermati secara lebih jernih, kecil kemungkinan Presiden Prabowo akan melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam Muktamar NU mendatang.

Alasan pertama berkaitan dengan karakter kepemimpinan Prabowo sendiri.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo menunjukkan gaya politik yang cenderung merangkul semua pihak. Setelah kontestasi politik yang keras pada Pemilu 2024, ia memilih membangun komunikasi dengan berbagai kelompok dan kekuatan politik.

Pendekatan yang ditampilkan bukan pendekatan konfrontatif, melainkan pendekatan rekonsiliatif.

Baca juga: Fajar Baru Nahdlatul Ulama: Menguji Kiai Muda Berbasis Pesantren Progresif

Dalam banyak kesempatan, Prabowo terlihat lebih nyaman berperan sebagai pemersatu dibanding menjadi bagian dari pertarungan antar kelompok.

Ia berusaha menjaga komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kelompok politik, hingga kalangan yang sebelumnya berada di luar barisan pendukungnya.

Karakter seperti ini membuat Prabowo cenderung menghindari keterlibatan dalam kontestasi internal organisasi masyarakat.

Sebab ketika seorang Presiden dianggap mendukung salah satu kelompok, pada saat yang sama ia berpotensi menciptakan jarak dengan kelompok lainnya.

Dalam konteks NU, menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen Nahdlatul Ulama tentu jauh lebih penting dibanding masuk ke dalam arena persaingan yang merupakan urusan internal organisasi.

Posisi sebagai pengayom bagi semua kelompok akan jauh lebih sesuai dengan gaya kepemimpinan yang selama ini diperlihatkan Prabowo.

Alasan kedua adalah karakter NU itu sendiri.

NU memiliki tradisi kemandirian yang sangat kuat. Sejak didirikan pada tahun 1926, organisasi ini telah melewati berbagai fase politik nasional, mulai dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Dalam perjalanan panjang tersebut, NU berkali-kali menunjukkan kemampuannya menjaga independensi organisasi di tengah berbagai perubahan politik.

Karena itu, tidak mudah bagi pihak luar untuk menentukan arah organisasi ini.

Di dalam NU terdapat jaringan pesantren, para kiai, pengurus wilayah, pengurus cabang, badan otonom, serta jutaan warga Nahdliyin yang memiliki pertimbangan dan dinamika masing-masing.

Seluruh unsur tersebut membentuk kekuatan sosial yang besar dan tidak mudah diarahkan oleh kepentingan eksternal.

Muktamar NU sendiri bukan sekadar forum memilih pemimpin. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang mempertemukan berbagai aspirasi dari seluruh Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa hasil Muktamar sering kali sulit diprediksi. Tidak sedikit tokoh yang sebelumnya dianggap unggul justru gagal meraih dukungan mayoritas. 

Baca juga: Gus Ipul jadi Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama 2026

Sebaliknya, figur yang semula tidak terlalu diperhitungkan mampu tampil sebagai pemenang karena berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para pemilik suara.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa NU memiliki logika politik internal yang khas. Kedekatan dengan kekuasaan maupun dukungan elite tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir yang ditentukan para muktamirin.

Alasan ketiga adalah adanya risiko politik apabila Presiden dianggap terlalu jauh masuk ke dalam kontestasi internal NU.

Sebagai organisasi yang memiliki basis sangat luas, NU terdiri atas beragam pandangan dan aspirasi.

Jika pemerintah dianggap mendukung salah satu kelompok tertentu, hal itu bisa memunculkan persepsi keberpihakan terhadap kelompok lainnya.

Padahal pemerintah membutuhkan hubungan baik dengan seluruh elemen NU.

Selama ini NU menjadi mitra penting negara dalam berbagai agenda kebangsaan, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan moderasi beragama, hingga menjaga persatuan dan kohesi sosial.

Karena itu, menjaga posisi netral justru menjadi pilihan yang lebih rasional dan menguntungkan bagi semua pihak.

Tentu hubungan baik antara Presiden dan para kiai NU akan tetap berjalan.

Silaturahmi, komunikasi, serta kerja sama dalam berbagai program kebangsaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bernegara. Namun hubungan baik tidak selalu berarti adanya campur tangan dalam proses pemilihan pemimpin organisasi.

Di sinilah pentingnya membedakan antara komunikasi dan intervensi.

Menjelang Muktamar NU ke-35, spekulasi mengenai arah dukungan politik kemungkinan akan terus bermunculan. 

Namun jika melihat karakter kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul semua pihak, tradisi kemandirian NU yang telah teruji oleh sejarah, serta risiko politik yang dapat muncul apabila terjadi intervensi, terdapat alasan yang cukup kuat untuk meyakini bahwa Presiden tidak memiliki kepentingan untuk ikut menentukan hasil Muktamar.

Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU akan ditentukan oleh para muktamirin, para kiai, dan mekanisme organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri.

Dan justru di situlah letak kekuatan NU. Organisasi ini memiliki tradisi panjang dalam menjaga kemandirian serta menentukan arah kepemimpinannya sendiri. 

Menghormati proses tersebut bukan hanya baik bagi NU, tetapi juga baik bagi demokrasi Indonesia. Sebab organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menentukan masa depannya tanpa tekanan dari mana pun, termasuk dari pusat kekuasaan.