Skema 2N+1 LPDP Jadi Sorotan, Seperti Apa Ketentuan Sebenarnya?

TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia lagi dibuat geram dengan ulah alumni awardee LPDP yang dianggap ‘mengkhianati’ beasiswa hasil amanah publik.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Dwi Sasetyaningtyas mengungkapkan perasaan bahagianya perihal status kewarganegaraan sang buah hati yang resmi menjadi warga negara Inggris/British Citizen.

“I know the world seems unfair. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor WNA yang kuat itu,” ungkapnya dalam salah satu konten.

Postingan tersebut seketika ramai diperbincangkan dan menuai kecaman dari netizen. Demi meluruskan ucapannya, Dwi kemudian mengunggah permohonan maaf yang menyatakan bahwa pernyataannya itu lahir dari rasa kecewa atas kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat.

Sayangnya, permintaan maaf tersebut tidak membuat netizen serta-merta memaafkannya. Dalam hal ini, Dwi dianggap kurang bijak karena telah merendahkan negaranya sendiri yang sudah membantunya untuk kuliah.

Layaknya Detektif Conan, begitulah aksi netizen Indonesia menguliti kehidupan pribadi alumnus ITB itu. Hasilnya, terkuaklah fakta bahwa suaminya—Arya Iwantoro—juga alumni penerima beasiswa LPDP yang mengemban pendidikan S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda.

Belum Memenuhi Kewajiban 2N

Mengutip dari media sosial Thread LPDP @lpdp_ri, ditegaskan bahwa seluruh penerima beasiswa (awardee) dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi + 1 tahun. 

Artinya, setiap penerima beasiswa LPDP diwajibkan untuk berkontribusi dan berada secara fisik di Indonesia sekurang-kurangnya dua kali masa studi yang ditempuh dengan menjalankan rencana pasca-studi yang sudah dijabarkan sejak awal seleksi.

Sebagai contoh, jika seorang awardee menempuh studi magister selama dua tahun, maka ia wajib berkontribusi dan tinggal di Indonesia kurang lebih selama empat tahun.

Dalam kasus Dwi Sasetyaningtyas, ia dinyatakan telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan yang bersangkutan. Namun, suaminya diduga belum menyelesaikan kewajibannya untuk berkontribusi bagi Tanah Air setelah menyelesaikan masa studinya.

Ketentuan pascastudi yang ditetapkan oleh LPDP sejatinya bukanlah semata-mata fasilitas. Perlu disadari bahwa beasiswa ini bersumber dari APBN yang salah satu penopangnya adalah pajak, sehingga membawa tanggung jawab hukum dan moral.

Maka dari itulah skema 2N+1 dirancang untuk memastikan bahwa investasi negara dalam pendidikan berujung pada kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia ke depannya.

Baca juga: Polemik LPDP dan Kisah Para Alumni yang Memilih Mengabdi untuk Indonesia

Oversharing Berujung Petaka

Ungkapan “Mulutmu adalah Harimaumu” belakangan ini santer terdengar di ruang digital. Kasus Dwi Sasetyaningtyas menjadi salah satu contoh keblunderan yang dilakukan oleh kreator konten. 

Pasalnya, tidak semua kebahagiaan yang dirasakannya bisa diterima dengan baik oleh khalayak, apalagi jika topik yang dibagikan tergolong sensitif dan menyangkut kepentingan masyarakat.

Imbas kontennya tersebut, sejumlah petinggi pemerintahan melayangkan teguran atas Dwi dan suaminya. Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keduanya akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga tidak bisa bekerja di pemerintahan. 

LPDP pun mengonfirmasi bahwa Arya Iwantoro akan mengembalikan keseluruhan total beasiswanya beserta bunganya. Saat ini, LPDP tengah menghitung total nilai yang harus dikembalikan oleh suami Dwi.

Wamendikti Saintek, Stella Christie pun ikut mengkritik konten tersebut.

Menurutnya, beasiswa dari negara adalah utang budi sehingga para awardee harus berfokus pada bagaimana caranya agar bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia.

Berkaca dari kejadian ini, kita kembali diingatkan akan imbauan “bijak bermedia sosial”. Media sosial bukan hanya alat hiburan, tetapi juga sarana komunikasi massa, komunikasi interpersonal, serta komunikasi organisasi. 

Jadi, berhati-hatilah dalam mengunggah konten di media sosial kamu, ya! Gunakan sudut pandang dan kosakata yang tidak merendahkan siapa pun  agar tidak memicu ketidaknyamanan publik, apalagi sampai merugikan diri sendiri.

Menggunakan media sosial bukan hanya soal kebebasan berekspresi, tetapi juga soal memiliki rasa tanggung jawab.

Kalau menurut kamu, batas mana yang seharusnya enggak kita lewati saat bermedia sosial?

Baca juga: Buntut Viral Dwi Sasetyaningtyas Pamer Anak Jadi WNA, Bos LPDP Sebut Ada 44 Alumni LPDP Tak Balik RI