Senin, 8 September 2025

Rencana Kenaikan Harga BBM

Kerahkan Pasukan TNI, Sikap Pemerintah Amatiran

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menegaskan tak arif pemerintah menurunkan pasukan TNI ke jalan, untuk mengamankan kebijakan

zoom-inlihat foto Kerahkan Pasukan TNI, Sikap Pemerintah Amatiran
Tribunnews.com/Danang Setiaji Prabowo
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menegaskan tak arif pemerintah menurunkan pasukan TNI ke jalan, untuk mengamankan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari arus demonstrasi rakyat.

Bila itu pilihan yang dilakukan, maka pemerintah sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat.

Karena menurut Bambang, seharusnya kalau tetap pada pendirian menaikkan harga BBM, pemerintah harus berani berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat, menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kebijakan menaikkan harga BBM itu.

Lebih lanjut ditegaskannya, menurunkan pasukan TNI bukanlah jawaban yang diinginkan massa pengunjuk rasa. Bukannya mereduksi persoalan, massa bisa menuduh pemerintah menakut-nakuti mereka dengan menurunkan pasukan TNI.

"Dengan begitu, inisiatif pemerintah menurunkan pasukan TNI bukan hanya kontraproduktif, melainkan juga memperlihatkan perilaku pemerintah yang begitu amatiran. Bahkan sama sekali tidak bijaksana. Prinsip musyawarah untuk mufakat tidak diaktualisasikan," demikian Bambang mengkritisi kepada Tribunnews.com, Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Kecenderungan yang terlihat adalah pemerintah memilih menggunakan otot dalam menghadapi rakyatnya sendiri. Kalau seperti itu cara menghadapi atau menyelesaikan persoalan, apa bedanya pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lawan mereka?

Dituturkan Bambang, boleh jadi mengerahkan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM tidak melanggar aturan. Namun, persoalannya bukan sekadar melanggar atau tidak melanggar aturan perundang-undangan. Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi.

"Menakut-nakuti publik jelas tidak arif. Menurunkan pasukan TNI bukanlah solusi. Kalau publik turun ke jalan berunjukrasa, mereka ingin agar aspirasinya tak sekadar didengar tetapi juga ditanggapi. Bukan justru ditakut-takuti," tandasnya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan