Rapimnas Golkar Jangan Untuk Tetapkan Capres

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, dari rencana Oktober dimajukan bulan Juli 2012, harus membahas mekanisme
penetapan calon presiden (capres) Partai Golkar. Dan bukan sebaliknya, langsung menetapkan capres. Jika Rapimnas langsung menetapkan seorang capres, maka publik akan menilai Golkar tidak demokratis.

"Jadi jika ingin percepat Rapimnas, agenda utamanya mambahas mekanisme penetapan capres. Mekanisme penetapan capres itu harus disepakati dahulu," ujar Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, Sabtu (21/4/2012) kemarin.

Akbar menjelaskan, jika Rapimnas dipercepat menjadi bulan Juli, pihaknya tidak masalah. Dengan catatan, agenda pembahasan soal rekrutmen caapres, apakah dengan pola konvensi seperti dilaksanakan pada masa kepemimpinnanya.

Apabila konvensi tidak disetujui, maka mekanisme rekrutmen capres itu mesti melibatkan semua stake holder. Atau, para pihak yang ada di lingkungan Golkar dan melibatkan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, bukan hanya DPD I saja.

"Dan yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis. Memberi peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan. Di Golkar, calon yang mumpuni cukup banyak," ujar Akbar.

Akbar yang juga mantan Ketua DPR RI ini mengatakan, proses dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin dijalankan oleh Golkar. Sama seperti yang dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, melalui tahapan penjaringan, pendaftaran, dan juga dilengkapi dengan survey tentang tingkat popularitas arau keterpilihan calon.

"Ingat, sukses Golkar salah satunya adalah pengembangan demokrasi. Nah, iini ujian bagi Golkar ketika dihadapkan pada persoalan internal. Apakah secara internal kita sudah melaksanakan sistem yang demokrastis, khususnya dalam proses penetapan capres? Publik yang akan menilai," Akbar mengingatkan.