IPW Desak KPK Usut Rencana Pembelian Kapal PKR 10514
Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut rencana pembelian Proyek Alutsista Kapal PKR 10514
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut rencana pembelian Proyek Alutsista Kapal PKR 10514 TNI AL senilai 220 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.
IPW menduga ada pemaksaan dari pemerintah kepada TNI AL dalam pembelian kapal perang milik Belanda tersebut.
"IPW yang juga Deklarator Komite Pengawas KPK menemukan fakta, dalam suratnya tanggal 4 Mei 2012 kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparmo tersirat adanya 'penolakan' terhadap rencana pembelian kapal Belanda itu," terang Ketua Presidium Indonesian Police Watch dan Deklarator Komite Pengawas KPK, Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima Tribunnews.com, Senin (25/6/2012).
Setelah itu kata Neta, KSAL memberikan perbandingan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) milik Itali yang harganya sama tapi peralatan tempurnya lebih komplit.
"Sedangkan kapal milik Belanda tidak dilengkapi peluncur rudal sasaran udara maupun laut. Selain itu tidak dilengkapi torpedo anti kapal selam dan hanya dilengkapi meriam 76 mm. Sehingga untuk melengkapi kapal PKR itu TNI AL harus mengeluarkan dana lagi sebesar Rp 750 miliar," jelasnya.
Padahal, kata Neta jika membeli dari Italia, kapal tersebut sudah lengkap dan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan lagi.
"Tragisnya lagi sejak 2009, pabrik kapal Belanda itu tidak berproduksi. Kapal perang yang mereka bikin adalah kapal standar sipil dengan sistem rudal kapal sipil. Untuk itu KPK didesak segera turun tangan agar tidak terjadi korupsi dalam proyek ini," ungkapnya.
Apalagi beredar kabar adanya pihak-pihak tertentu yang melobi DPR agar menggolkan proyek ini. Untuk itu, IPW mempertanyakan, mengapa akhir-akhir ini pembelian alutsista TNI sangat gencar dilakukan, dengan sasaran yang kurang tepat.
"Apakah ini ada kaitannya dengan pengumpulan dana Pemilu. Jika itu yang terjadi sama artinya mengorbankan alutsista TNI demi kepentingan tertentu. Untuk itu KPK harus mengusut dugaan ini demi menyelamatkan alutsista TNI agar segera tercipta TNI yang kuat dan tangguh," papar Neta.
Baca Juga:
