Anas Sependapat dengan SBY Soal Rohingya

TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepakat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tindak kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya di Myanmar bukan genosida atau pembantaian etnis.

"Posisi Indonesia itu sudah jelas, seperti ditegaskan presiden dua hari lalu. Bahkan presiden (SBY) mengirim surat ke presiden Myanmar untuk mencari solusi terbaik. Menurut SBY, berdasarkan data, memang belum masuk dalam tahapan genosida, atau pembantaian etnis. Yang ada di sana adalah konflik horisontal antar-etnis," kata Anas Urbaningrum di sela-sela Safari Ramadan di Cimahi, Jawa Barat, Senin (6/8/2012).

Meski begitu, lanjut Anas, PD berharap pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah etnis Rohingya ini. Sebab, kejadian yang menimpa etnis Rohingya ini adalah masalah kemanusiaan.

"Kami, Demokrat, mengapresiasi posisi dan peran pemerintah dan mendorong agar pemerintah makin mengambil peran yang lebih besar. Baik dalam konteks Asean mau pun dalam konteks hubungan bilateral kita, antara Indonesia dan Myanmar," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI yang juga politisi PD, Marzuki Alie menerima surat protes dari pemerintah Myanmar. Surat tersebut merupakan balasan dari surat yang dikirim Marzuki terkait diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar.

Kepada Marzuki, pemerintah Rohingya menyatakan tidak terima dengan kalimat genosida yang kerap digunakan di Indonesia untuk menggambarkan kondisi masyarakat etnis Rohingya.

Pemerintah menyebutkan tidak ada diskriminasi terhadap etnis tertentu dan bahwa korban yang jatuh juga dari kedua belah pihak. Mereka menjelaskan jika pembantaian terhadap etnis Rohingya terjadi karena diawali kasus perkosaan dan perampokan yang dilakukan tiga orang muslim terhadap seorang ibu muda di Desa Kyauk Ni Mau di Rakhine State. Ujungnya terjadi perang suku dan timbul korban dari kedua belah pihak.

Menurut Anas, jika ada perbedaan informasi tersebut, maka harus segera diklarifikasi dan dituntaskan. Jangan sampai kesalahpahaman tersebut malah kemudian menenggelamkan inti masalahnya sendiri. Padahal, penyelesaian dari masalah itu yang harus jadi fokus perhatian Indonesia, ASEAN dan dunia internasional.

"Kalau ada surat dari Ketua DPR, dan yang lain-lain kepada pemerintah atau parlemen Myanmar, jangan dilihat isi suratnya. Tapi yang dilihat substansi komitmen kemanusiaan agar masalah Rohingya ini bisa dituntaskan," ujar Anas.

Ayo Klik: