Jumat, 22 Agustus 2025

Pidato SBY 16 Agustus

SBY Bangga Kemajuan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Ia mengatakan kapasitas kelembagaan daerah juga perlu ditingkatkan.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Rachmat Hidayat
zoom-inlihat foto SBY Bangga Kemajuan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sejumlah kemajuan yang dicapai Indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Presiden SBY saat memberikan pidato kenegaraan Presiden SBY menyambut HUT ke-67 RI dalam Rapat Paripurna bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Menurut Presiden SBY, kini Indonesia tampil menjadi sebuah bangsa yang tidak saja menikmati kebebasan sangat luas, tetapi juga sebuah bangsa dengan sistem kelembagaan negaranya yang lebih demokratis.

Di antara yang penting adalah, Indonesia telah berubah secara sangat mendasar, dari sebuah pemerintahan otoritarian dan sentralistik ke sebuah pemerintahan yang menghormati kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menganut desentralisasi dan otonomi daerah.

Bahkan, kemajuan itu menjadi perhatian dunia internasional. "Kita telah menjalankan terobosan penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Dunia melihat desentralisasi dan otonomi daerah sebagai 'big bang', dan bahkan suatu 'quite revolution' atau revolusi diam-diam," kata Presiden SBY.

Presiden SBY menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya akan terus mengkonsolidasikan kewenangan dan memberikan pembagian alokasi keuangan yang semakin besar ke daerah dalam kaitan hubungan pusat dan daerah.

Sebab, bagaimanapun, daerah yang maju dan makmur adalah fondasi penting bagi terciptanya daya saing nasional. "Oleh karena itu, kita terus mendorong langkah yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," imbuhnya.

Ia mengatakan kapasitas kelembagaan daerah juga perlu ditingkatkan.

Presiden SBY mengajak dilakukan kembali penataan jika ada ekses negatif di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

"Kita tata Peraturan Daerah yang bermasalah, ijin-ijin usaha yang tidak sesuai dengan aturan main, dan optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah," kata Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Untuk itu, Presiden SBY mengajak semua komponen untuk memaknai hubungan pusat dan daerah sebagai perpaduan kepentingan dalam memperkuat NKRI, dengan tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, serta keanekaragaman wilayah yang khas dan unik.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan