DPR: Ngawur Kalau SPBU Tak Jual BBM Subsidi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsumen BBM subsidi di Pulau Jawa dan Bali serta sejumlah kota besar Indonesia lainnya akan kesulitan mencari premium dan solar pada 2 Desember 2012 mendatang. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mentetapkan akan menerapkan gerakan nasional sehari tanpa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Minggu (2/12/2012) mendatang.

Seluruh SPBU di kota-kota itu tidak akan menjual BBM subsidi selama 12 jam, terhitung dari pukul 06.00 sampai pukul 18.00.

Terkait atas kebijakan ini, anggota komisi VII DPR, Bobby Adhityo Rizaldi tegaskan kebijakan tersebut tidak tepat. Karena bukan demikian yang dimaksud dengan konsep pengaturan BBM subsidi.

"Menurut saya itu ngawur, seperti tidak ada konsep pengaturan saja," tegasnya mengkritik rencana BPH Migas, kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (24/11/2012).

Lanjutnya, bagaimana dengan kendaraan niaga yang non-stop harus jalan. Belum lagi antrian kendaraan bermotor pada saat 1 Desember mendatang.

Bobby menegaskan keputusan BPH Migas mengintruksikan SPBU tidak menjual BBM Subsidi selama 12 jam itu sama saja menutup akses masyarakat pengguna bahan bakar. Karena pengaturan bukan berarti menutup akses masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidim

"Bila ini dibiarkan, nanti akan muncul lagi hari tanpa BBM subsidi, atau seminggu tanpa BBM subsidi," Politisi Golkar ini menegaskan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan 'demand control'. Seperti identifikasi siapa yang seharusnya dapat BBM subsidi, diversifikasi atau melakukan distribusi tertutup.

Tegas dia, kebijakan tidak menjual BBM subsidi pada 2 Desember mendatang, merupakan kebijakan "mudah" yang diambil pemerintah. Dan  cara 'mudah' itu malah membebankan kerumitan pengaturan BBM subsidi kepada masyarakat.

Sementara itu sebelumnya, anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, mengatakan program ini dilakukan untuk mengajak masyarakat berhemat. "Tujuanya bukan untuk mengendalikan volume BBM subsidi, tetapi untuk mengajak masyarakat berhemat," kata Ibrahim.

Lebih lanjut terkait mengenai gerakan ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati mengakui saat ini pihaknya memang tengah membahas pelaksanaan gerakan nasional sehari tanpa BBM Bersubsidi.

BPH Migas sebelumnya memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun akan mencapai 45,375 juta kiloliter. Jumlah itu 3% di atas kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 sebesar 44,04 juta kiloliter.

Kuota BBM bersubsidi sebanyak 44,04 juta kiloliter merupakan kuota yang disetujui DPR pada September 2012, setelah pemerintah meminta tambahan kuota premium sebanyak 3,43 juta kiloliter dan solar 1,11 juta kiloliter.

Dari prognosa realisasi BBM bersubsidi yang disampaikan BPH Migas kepada Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, konsumsi BBM subsidi jenis premium diperkirakan akan mencapai 28,196 juta kiloliter atau 1,3% lebih tinggi dari kuota premium dalam APBN-P 2012 sebanyak 27,84 juta kiloliter.

Sementara itu, realisasi konsumsi BBM jenis solar hingga akhir tahun mencapai 16,041 juta kiloliter atau 6,9% lebih tinggi dari kuota solar dalam APBN-P 2012 sebanyak 15 juta kiloliter.