Wartawan Jepang Ditegur Sekretaris Kabinet, Pemerintah Dianggap Membatasi Hak Informasi Bagi Publik

Ketua Dewan Pers Jepang memprotes teguran Sekab Jepang dan menganggap pemerintah Jepang melakukan pembatasan atas hak mengetahui informasi publik.

Wartawan Jepang Ditegur Sekretaris Kabinet, Pemerintah Dianggap Membatasi Hak Informasi Bagi Publik
Richard Susilo
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam konperensi persnya 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Ketua Dewan Pers Jepang memprotes teguran Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dan menganggap pemerintah Jepang melakukan pembatasan atas hak mengetahui informasi bagi publik.

"Sangat disesalkan bahwa pertanyaan yang bertentangan dengan fakta telah dilakukan," ungkap Kepala Humas Sekretariat Negara Kantor PM Jepang, Rabu (13/2/2019).

Baru-baru ini wartawan Tokyo Shimbun mempertanyakan berkali-kali mengenai pekerjaan relokasi pangkalan militer Futenma AS.

Pekerjaan relokasi pangkalan militer Futenma AS tercemar tanah liat merah yang telah menyebar melalui tempat pembuangan sampah.

Kementerian Pertahanan diberitakan menutup lubang pembuangan sehingga tanah liat merah mencemarkan laut sekitar.

Baca: Dituduh Mencuri Lukisan Seharga 50 Juta Yen, Kazuma Yamamoto Akhirnya Dibebaskan Pengadilan Jepang

Namun semua itu belum dikonfirmasikan kebenarannya.

Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga menyampaikan apa adanya dan menekankan belum dikonfirmasikan kebenaran tersebut.

Namun wartawan Tokyo bertanya berulang-ulang dan bahkan menuliskan adanya polusi laut dari tanah liat merah tersbeut yang daianggap pemberitaan yang berlebihan oleh Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.

Akibat teguran Humas Sekretaris Kabinet Kantor PM Jepang itu, Ketua Dewan Pers Jepang berbalik memprotes adanya pembatasan informasi hak rakyat Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved