Ade Komarudin: Munas Partai Golkar Oktober 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin mengatakan untuk ‎ menjalankan asas konsistensi maka sebaiknya Munas Partai Golkar dilaksanakan pada 2015 sesuai yang sudah diputuskan dalam Munas sebelumnya di Riau.

" Untuk waktunya kita usulkan Oktober 2015 sesuai dengan masukan dan aspirasi dari DPD I dan DPD II. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan DPP Partai Golkar," kata Ade saat menghadiri ‎ Halal Bihalal bersama DPD Parta‎i Golkar Sumut dan Depidar II SOKSI Sumut di Medan Sumatera Utara, Selasa (19/8/2014) malam.

Hadir pula Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) Turut mendampingi pengurus DPP Partai Golkar yakni Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Pengkaderan Mahyudin, Wasekjen DPP Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia‎. Dan juga dihadiri Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah, jajaran pengurus DPD Sumut dan kader Golkar ‎ Sumut dan tokoh masyarakat setempat.

‎Dijelaskannya bahwa keinginan untuk menggelar Munas pada 2015 bukanlah keinginan pribadi Ketua Umum DPP Partai Golkar karena keputusan tersebut diambil sebelum ARB di putuskan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dengan demikian jika ada keinginan untuk mengubahnya maka perlu ada Munas lagi dan Munas diamanatkan pada 2015.

Terkait  munculnya dinamika di internal Partai Golkar, Ade yang juga Ketua DPP Partai Golkar mengatakan bahwa semua kader Golkar dan juga seluruh‎ kader ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar untuk tetap menjaga kepatuhan dan juga tetap solid.

SOKSI, katanya sebagai ormas yang mendirikan Partai Gokar ‎mendukung kepemimpinan ARB hingga 2015 sesuai dengan amanat Munas Riau.

"Buat SOKSI itu adalah amanah bukan keinginan pribadi. Yang tidak amanah berarti tidak patuh terhadap partai. SOKSI ingin soliditas terus terjaga," ujar Ade.

Lebih lanjut, katanya, ormas yang mendirikan ataupun yang didirikan Partai Golkar ‎harus sama-sama bertanggung jawab untuk kejayaan Partai Golkar. "Saat ini Partai Golkar butuh dukungan dari seluruh elemen yang ada untuk menjalankan kepatuhan," katanya.

Dikesempatan ini, ARB mengapresiasi dukungan elemen Partai Golkar untuk mendukung Partai Golkar untuk menjalankan amanat Munas Riau. Dijelaskannya, bahwa alasan Munas dilaksanakan pada 2015 saat diputuskan tersebut adalah karena tidak mungkin melaksanakan Munas di tahun 2014 ‎karena sedang dalam tahun politik menyambut pemilu. Dengan demikian diputuskan pada 2015.

ARB pun menegaskan bahwa dinamika muncul di internal‎ sebagai hal yang biasa. Dijaminnya bahwa kondisi internal partai saat ini tetap solid. "Dulu waktu mau Rapimnas ada rame-rame, tapi kenyataannya tidak ada apa-apa," katanya.

Menurutnya, ‎Partai Golkar sebagai Partai besar mengedepankan demokrasi dengan baik, dengan demikian perbedaan pendapat sebelum adanya keputusan hal yang biasa dan boleh dilakukan.

"Tetapi setelah ada keputusan maka seluruh kader partai harus taat dan loyal kepada keputusan organisasi," katanya.

Disampaikannya bahwa dalam waktu dekat akan digelar Rapimnas DPP Partai Golkar untuk memutuskan kapan dilaksanakannya Munas Partai Golkar pada 2015.‎

Sementara untuk kader yang dinilai masih berbeda pendapat, ARB mengatakan bahwa keputusan organisasi harus ditegakkan. Pihaknya juga telah mengambil tindakan tegas terhadap kader yang masih berbeda pendapat tersebut dengan melakukan pemecatan.

"KIta sudah sampaikan juga surat ke KPU untuk dilakukan pembatalannya sebagai anggota DPR," kata ARB.

Menurutnya, sebelum keputusan ini diambil pihaknya sudah memberikan batas waktu 60 hari sejak dikeluarkan peringatan keras dan melakukan pembelaan di mahkamah partai.

"Tetapi waktu yang sudah diberikan tersebut tidak dipergunakan dengan baik, sehingga keputusan tegas harus diambil partai," katanya.