Kemendagri Berharap Inspektorat Daerah Mampu Deteksi Praktik Korupsi dan Lelang Jabatan
"Dengan rapat kerja ini saya berharap inspektur daerah mampu mengoptimalisasi dan mendeteksi praktik-praktik korupsi dan juga lelang jabatan,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, rabu (25/1/2017).
Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo yang diwakili Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, mengimbau masing-masing inspektur daerah merumuskan format kelembagaan inspektorat daerah yang independen.
"Dengan rapat kerja ini saya berharap inspektur daerah mampu mengoptimalisasi dan mendeteksi praktik-praktik korupsi dan juga lelang jabatan di daerah," ujar Sri di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.
Baca: Kemendagri Nilai Maraknya Praktik Jual Beli Jabatan di Daerah Akibat Inspektorat Tidak Independen
Untuk diketahui, raker membahas tiga isu utama yang berkaitan dengan format kelembagaan inspektorat daerah yang independen, pemantapan agenda pengawasan pemda tahun 2017, serta persiapan inspassing P2UP.
Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.
Sebelumnya, pimpinan KPK Alexander Marwata berpendapat kinerja inspektorat daerah kurang maksimal karena ditunjuk oleh kepala daerah.
"Kita ingin adanya inspektorat independen. Syukur-syukur ada di bawah kendali presiden. Dan kalau independen, KPK bisa kerja sama dengan lebih baik," kata Alex, Selasa (24/1/2017).
