Fahri Hamzah: KPK Cocoknya di Korea Utara Jadi Aparatnya Kim Jong Un

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali melontarkan kritik keras untu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri mengatakan K‎PK sekarang sudah mengalami kematian fungsi dan esksitensi.

Hal tersebut dapat dilihat dari gencarnya operasi tangkap tangan, tapi tidak sebanding dengan angka indeks persepsi korupsi (IPK ) Indonesia‎.

Baca: Permintaan Tiara Kepada Ayah Kandung Sebelum Tewas di Tangan Ayah Tirinya

‎"Jadi KPK itu udah salah mendafinisikan korupsi melakukan ekstensi makna dari korupsi lalu melakukan ekstensi cara melakukan tindak pidana, ngaco lah caranya membuat drama udah ga laku," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/2/2018).

Fahri mengatakan OTT yang dilakukan KPK sudah seperti berburu di kebun binatang.‎

KPK memperluas definisi korupsi sehingga banyak orang ditangkap.

Baca: Ahok Akan Terbitkan Buku Berisi Pengalaman Hidup di Penjara Hingga Soal Perceraian Dengan Veronica

Mulai dari yang memperpanjang perizinan, hingga orang yang lagi ngobrol di kafe.

‎"Kan sakit bangsa sini orang-orang kena tangkep nah KPK menikmati seolah-olah dia nangkep. Dia berburu di kebun binatang yah terang aja lu (KPK) dapet orang lu berburu di kebun binatang, binatangnya banyak ," katanya.

Selain itu, menurut Fahri mekanisme penindakan korupsi yang dilakukan KPK keliru.

Baca: Rumah di Tanah Sareal Bogor Hancur Akibat Ledakan

KPK mengintip targetnya dengan sewenang-wenang.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan KPK terhadap terdakwa korupsi KTP elektronik Setya Novanto.
Menurutnya, KPK mengintip gerak gerik Novanto selama enam tahun.‎

Menurut Fahri, tidak ada negara di dunia ini kecuali Korea Utara yang dengan bebas mengintip gerak-gerik warganya.

"Gak ada di dunia, sudah gak ada mungkin cuma ada di Korea Utara tinggal satu itu. Kuba aja sudah berubah tinggal Korea Utara. Jadi KPK itu cocoknya pindah ke Korut aja suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia‎," kata Fahri.

Baca: Jaelani Tak Akan Tahu Ema Sudah Menikah Lagi Jika Tidak Ada Kasus yang Menewaskan Anak Kandungnya

Menurut Fahri apa yang dilakukan KPK sekarang ini dengan gencar menangkap sejumlah kepala daerah akan mengancam perekonomian indonesia‎.

Hal tersebut pernah terjadi di Korea Selatan saat fungsi lembaga KPK-nya fokus dipenindakan.

‎"(Korsel) Ini luar biasa mantan presiden semua masuk penjara dikejar sama dia, tapi ekonomi jadi lesu. Kelas menengah berontak dia bilang itu bubarkan akhirnya digabung dengan ombudsman , dengan komnas HAM, KPK-nya digabung dengan LPSK-nya," katanya.

Karenanya Fahri menyarankan KPK untuk memperbaiki fungsinya seperti yang ada di Korea Selatan.

Apabila tidak, Fahri menyarankan presiden untuk membubarkan KPK.

"Jadi ini menurut saya kekeliruan udah lah tutup aja, Jokowi harus berani ini kan Pansus sudah ada rekomendasi temuannya lengkap sebentar lagi ada audit BPK ngeri-ngeri hasilnya cuman kita kan penakut semua cobalah berani sedikit jadi presiden," katanya.