Pilpres 2019

Cawapres Jokowi Bisa Prabowo atau Jusuf Kalla lagi

Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani mengungkap, pendamping Jokowi di Pilpres 2019 masih dimungkinkan dari luar partai PDIP.

Cawapres Jokowi Bisa Prabowo atau Jusuf Kalla lagi
Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani mengungkap, pendamping Jokowi di Pilpres 2019 dimungkinkan dari luar partainya. Puan juga mengungkap jika partainya akan membangun komunikasi politik dengan semua partai pendukung yang mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden (capres).

"Komunikasi politik harus dibangun dan dilihat bagaimana kemudian apakah yang bersangkutan dari calon-calon itu memang cocok untuk dipasangkan dengan Jokowi," ujar Puan.

Mengenai kemungkinan Jokowi dan Prabowo dipasangkan sebagai capres-cawapres, Puan menilai bisa saja terjadi. Puan juga melihat tak tertutup kemungkinan Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla kembali.

"Mungkin saja. Di politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Sangat dinamis politik itu," kata Puan.

Menurutnya segala polemik yang terjadi saat ini peta politik di lapangan masih bisa berubah. "Ya ini juga menjadi satu kajian karena kan kalau kita lihat UU Pemilu, bahkan apa yang menjadi pembahasan di KPU sekarang saja walaupun sudah ada secara hitam putihnya, tapi implementasi konkrit di lapangannya juga ini kan masih diubah-ubah," ujar Puan.

"Jadi ya kita lihatlah dinamikanya di komisi II dan bagaimana di MK dan lain-lain. Tentu saja itu menjadi kajian yang harus kami kaji di internal partai," tambahnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tak lepas dari waktu yang cukup berhimpitan jelang tahun politik 2019.

Hasto pun menyebut keputusan politik dengan menetapkan Jokowi sebagai calon presiden, tentu membawa kebijakan politik bahwa seluruh pergerakan di dalam Pilkada serentak dan penetapan calon anggota legislatif ke dalam satu nafas.

"Semua dalam satu nafas untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan pak Jokowi untuk jadi Presiden 2019-2024. Jadi tahapannya (pengumuman cawapres) berdasarkan KPU adalah pada awal Agustus 2018 ini," ujar Hasto.

Sesuai agenda KPU, pendaftaran pasangan calon presiden akan berlangsung 4 hingga 14 Agustus. Ia menyebut partainya akan melakukan proses dialog politik bersama partai politik lain.

Aspirasi rakyat akan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut, disamping dari kebijakan internal partai dan dialog antar tokoh parpol pengusung Jokowi.

"Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin kita bersama yang membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika sebelum mengambil keputusan, tidak hanya aspirasi rakyat yang didengar, tapi juga struktural partai, dan dialog para tokoh partai pengusung pak Jokowi," katanya.

Menurutnya, PDIP akan mencari pasangan terbaik untuk bertarung dalam Pilpres 2019. "Jadi bukan kepentingan parpol tapi kepentingan bangsa dan negara. Masih ada waktu proses untuk terus melakukan pencermatan terhadap hal tersebut," katanya.(Tribun Network/dit)

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help