Rapat di Jl Teuku Umar 27 Sepakati Penerbitan SKL BLBI untuk Obligor Kooperatif, Kwik Menolak

Kwik menceritakan soal digelarnya tiga kali sidang kabinet hingga Presiden Megawati memutuskan menerbitkan SKL pada obligor yang dianggap koperatif.

Rapat di Jl Teuku Umar 27 Sepakati Penerbitan SKL BLBI untuk Obligor Kooperatif, Kwik Menolak
TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie, kembali tampil sebagai saksi dalam sidang lanjutan ‎kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (‎5/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sidang lanjutan ‎kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie, kembali tampil sebagai saksi.

Di sidang kali ini Kwik menceritakan soal digelarnya tiga kali sidang kabinet hingga Presiden Megawati memutuskan menerbitkan SKL pada obligor yang dianggap koperatif.

Jaksa KPK juga membacakan keterangan Kwik Kian Gie dalam BAP. Seluruh keterangan di BAP itu dibenarkan oleh Kwik Kian Gie.

"Rapat di Jl Teuku Umar No 27 Jakarta Pusat, pada saat itu yang hadir adalah Dorodjatun Kuntjorojakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menteri Keuangan, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan Jaksa Agung," kata Kwik.

"Dalam rapat membahas tentang SKL untuk para obligor yang kooperatif itu, hasil keputusan diberikan SKL kepada obligor yang kooperatif tapi saya menolak," tegas Kwik.

"Saya berpendirian bahwa obligor yang berhak mendapat SKL apabila jumlah uang terhutang kepada negara benar masuk dalam kas negara. Dalam rapat tersebut saya beralasan bahwa rapat di Teuku Umar tidak sah karena tidak ada undangan tertulis tidak dilaksanakan di istana negara sehingga bukan rapat kabinet yang sah dari Megawati selaku presiden RI membatalkan kesepakatan di Teuku Umar tersebut,"

"Pertemuan kedua di Istana Negara yang dihadiri Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan Rahman selaku Jaksa Agung membahas pemberian SKL obligor BLBI," beber Kwik.

Baca: Minyak Zaitun Diyakini Bisa Cegah Penyakit Jantung

"Pendapat saya atas putusan tersebut tidak setuju dengan penerbitan SKL kemudian saudari Megawati selaku Presiden RI‎ menutup rapat tersebut dengan tidak mengambil keputusan."

"Pada pertemuan ketiga di istana negara yang dihadiri seingat saya ‎Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan Rahman selaku Jaksa Agung dan saudara Yusril selaku Menteri Kehakiman untuk membahas pemberian SKL kepada obligor BLBI," lanjut Kwik.

Baca: Gaya Hidup yang Salah Bisa Memicu Kolesterol dan Serangan Jantung

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help